WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Jumat, 28 September 2007

Calon Kepala Daerah Kalbar Antisentimen Etnis


Media Indonesia online
Penulis: Arismunandar

PONTIANAK--MEDIA: Seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat berkomitmen tidak mengeksploitasi persoalan etnis dan perbedaan agama dalam upaya meraih dukungan pemilih.

Selain itu, tidak menggunakan yel-yel atau slogan yang memicu munculnya fanatisme sempit karena dapat

menimbulkan konflik antaretnis dan agama.

Komitmen itu tertuang dalam kesepakatan bersama

antara calon gubernur dan wakil gubernur serta tim kampanye dan pimpinan partai politik, di Pontianak, Jumat (28/9). Kesepakatan yang diprakarsai Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar tersebut bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang aman dan damai. Sebelumnya, kesepakatan serupa antartim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar se-Kota dan Kabupaten Pontianak telah dilakukan pada awal September lalu.

Kepala Polda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak mengatakan suhu politik di Kalbar menjelang kampanye pilkada pada 29 Oktober mendatang semakin menghangat. Hal ini ditandai munculnya selebaran gelap berisikan sentimen terhadap agama dan etnis tertentu, yang berpotensi memecah belah rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pasalnya, Kalbar termasuk daerah yang rentan terhadap konflik etnis.

“Berdasarkan catatan di kepolisian, sejak 1952 hingga 2000 terdapat 16 kali konflik horizontal di Kalbar. Dampak dari konflik itu hingga kini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat karena menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan,” kata Zainal.

Untuk menghindari konflik tersebut, Zainal berharap tim kampanye dapat menjunjung tinggi etika dan mengemas materi kampanye sehingga tidak memicu konflik di masyarakat.

“Isi kesepakatan (memang) bersifat normatif tetapi mengikat semua pihak yang terlibat dalam pilkada. Mulai dari penyelenggara dan pengawas hingga masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalbar Aida Mokhtar menambahkan konflik dalam pilkada kini bukan lagi hanya sebuah potensi, tetapi telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, harus ada kesadaran kuat dari semua lapisan masyarakat Kalbar untuk tidak terpancing dengan isu etnis dan agama yang dapat menghancurkan kehidupan demokrasi.

“Daerah kita memang pernah mengalami konflik etnis. Namun kini mari tunjukan bahwa kita masih masih bisa berdamai dalam keberagaman yang kita miliki,” katanya. (AR/OL-1)

POLDA KALBAR "ALL OUT" KERAHKAN 9.616 PERSONEL AMANKAN PEMILU

Pontianak, 28/9 (ANTARA) - Potensi konflik yang cukup tinggi di Kalimantan Barat membuat Kepolisian Daerah (Polda) akan "all out" dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 dengan mengerahkan 9.616 personel.

"Di dalam tahapan Pemilu ada kerawanan-kerawanan yang perlu diantisipasi bersama terutama saat kampanye dan pemungutan suara," kata Kepala Polda Kalbar, Brigjend (Pol) Zainal Abidin Ishak disela penandatanganan kesepakatan bersama antara calon gubernur, tim kampanye dan ketua partai politik dalam memelihara keamanan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Kalbar, lanjutnya, termasuk daerah di Indonesia yang rentan dengan konflik. Kepolisian mencatat, sejak tahun 1952 hingga 2000 terjadi 16 kali konflik horizontal yang melibatkan kelompok masyarakat dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini.

Ia mengatakan, konflik-konflik tersebut memberikan "luka psikologis" yang sulit disembuhkan.

Sementara untuk penyelenggaraan Pemilu, polisi mengidentifikasi kerawanan sesuai dengan karakteristik daerah dan massa pendukung calon yang berpotensi menimbulkan konflik baik antarpendukung calon maupun dengan penyelenggara Pemilu serta aparat di lapangan.

"Polisi bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran seperti tidak adanya pemberitahuan kampanye maka pelaksanaannya akan dihentikan," kata Kapolda Brigjend Zainal.

Selain itu, disiapkan pula tim khusus dengan melibatkan TNI AD untuk dikirim ke lokasi yang rawan.

Polda Kalbar saat ini juga telah berbenah secara internal diantaranya meningkatkan kemampuan negosiator, pelatihan menembak, pengamanan very important person (VIP), mempersiapkan buku saku mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.

Sedangkan terhadap tim kampanye masing-masing calon, dalam mengemas materi kampanye sebaikan tidak mengeksploitasi etnis, mengangkat perbedaan agama, menjelekkan figur lain serta membuat slogan atau yel-yel yang dapat memancing emosi pendukung tiap calon sehingga memunculkan fanatisme yang sempit tentang etnis maupun agama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, potensi konflik dapat terakumulasi dalam konflik sosial, tindakan destruktif dan anarkis sehingga harus ada upaya antisipasi.

Terkait dengan hal itu, Polda Kalbar memotori kesepakatan bersama antara calon gubernur, tim kampanye dan ketua partai politik untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai, santun dan bermartabat.

Penandatanganan dilakukan oleh keempat pasangan calon gubernur-wakil gubernur, ketua dan sekretaris tim kampanye masing-masing calon, serta unsur Muspida Kalbar.

Isi kesepakatan tersebut diantaranya sepakat untuk memantapkan kondisi keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif guna terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Serta siap untuk menerima dan mendukung kepada calon terpilih, mengamankan massa pendukung dan tidak melakukan perbuatan anarkis, bekerjasama dengan aparat keamanan dalam mewujudkan pemilu damai di Kalbar.

Berdasarkan rapat pleno KPU Kalbar di Pontianak, Senin (24/9), urutan dari pasangan yang akan maju dalam pemilu Kalbar yakni, nomor satu incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandy Sanjaya. (T011/

Selasa, 25 September 2007

WAGUB KALBAR LANTIK ASISTEN I SEKDA PENGGANTI LYONG

Pontianak, 25/9 (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Laurentius Herman Kadir, Selasa, melantik Mahfud Suhendro sebagai Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekretaris Daerah Kalbar, menggantikan Ignatius Lyong yang maju sebagai calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Oesman Sapta Odang (OSO).

Wakil Gubernur LH Kadir, di Pontianak, mengatakan, pelantikan Asisten I sengaja dilakukan secepat mungkin agar tugas-tugas penting dan strategis seperti pemekaran wilayah, termasuk agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 15 Nopember mendatang bisa tertangani dengan baik.

"Banyak yang harus ditangani Asisten I terkait dengan pelaksanaan Pemilu di Kalbar selain masalah-masalah rutin sesuai bidang kerjanya," kata LH Kadir.

Ia menambahkan, mengingat hal tersebut, jabatan Asisten I tidak dapat diserahkan ke pelaksana tugas melainkan pejabat penuh (definitif). Posisi Mahfud sebagai Sekretaris DPRD Kalbar akan digantikan Ibnu Setiawan, Kepala Perwakilan Kalbar di Jakarta. Sedangkan Kepala Perwakilan Kalbar akan ditempati pejabat setingkat Kepala Bagian di lingkup Pemprov Kalbar.

"Saya berharap setelah dilantiknya Asisten I di lingkungan Pemprov Kalbar, maka roda pemerintahan bisa berjalan seperti biasanya," katanya.

Sementara itu Mahfud Suhendro, mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan pejabat sebelumnya, agar segala sesuatu yang telah diprogramkan bisa berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. "Kita akan memperjuangkan daerah pemekaran sekuat tenaga, agar rencana pemekaran Kabupaten Kubu Raya dari Kabupaten Pontianak,dan pemekaran Provinsi Kapuas Raya dari Provinsi Kalbar bisa berjalan sesuai rencana," kata Mahfud.

Sebelumnya Ignatius Lyong menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Asisten I sejak "digandeng" OSO untuk maju sebagai pasangan calon gubernur-wakil gubernur melalui Koalisi Kalbar Maju, Adil dan Sejahtera (MAS), gabungan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot.

Meski telah mendaftar menjadi calon wakil gubernur, namun status Lyong sebagai pegawai negeri sipil tidak berubah. "Yang bersangkutan telah mengajukan cuti tetapi tetap sebagai PNS," kata Asisten III Bidang Umum Sekretaris Daerah Kalbar, Kamaruzzaman.(U.K-AL/

Provinsi Kalimantan Barat - Ibukota Pontianak

Kalimantan Barat adalah salah satu Propinsi di tanah air tercinta yang sedang berupaya membangun dalam mencapai cita-cita demi kesejahteraan masyarakatnya.

Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke timur, dengan luas wilayah 146.807 km (7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa) dan menjadi Propinsi terluas keempat setelah Irian, Kaltim dan Kalteng.

Daerah Kalbar termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki propinsi "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman., walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau, Sumatera.

Penduduk Kalimantan Barat memeluk berbagai agama, seperti Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu dan penganut Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagian besar penduduk Kalimantan Barat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.

Propinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang menetapkan wilayah Kalimantan Barat sebagai daerah otonom propinsi dengan ibukotanya di Pontianak dan karena Undang-Undang tersebut berlaku sejak 1 Januari 1957, maka Hari Jadi Propinsi Kalimantan Barat diperingati pada tanggal tersebut. (rakanaika/sept/2007)

Senin, 24 September 2007

MAJU DALAM PEMILU GUBERNUR, ASISTEN I PEMPROV KALBAR DIGANTI

Pontianak, 24/9 (ANTARA) - Mahfud Suhendro ditetapkan sebagai Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekretaris Daerah Kalbar untuk menggantikan Ignatius Lyong yang maju sebagai calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Oesman Sapta Oedang (OSO).

"Posisi Mahfud sebagai Sekretaris DPRD Kalbar akan digantikan Ibnu Setiawan, Kepala Perwakilan Kalbar di Jakarta," kata Gubernur Kalbar, Usman Ja'far di Pontianak, Senin.

Sedangkan Kepala Perwakilan Kalbar akan ditempati pejabat setingkat Kepala Bagian dilingkup Pemprov Kalbar.

Lyong sendiri menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Asisten I sejak "digandeng" OSO untuk maju sebagai pasangan calon gubernur-wakil gubernur melalui Koalisi Kalbar Maju, Adil dan Sejahtera (MAS), gabungan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot.

Asisten III Bidang Umum Sekretaris Daerah Kalbar, Kamaruzzaman mengatakan, salah satu pertimbangan percepatan pengganti Lyong karena Kalbar akan menghadapi dua pemilu yakni Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar dan Walikota-Wakil Walikota Singkawang.

"Banyak yang harus ditangani Asisten I terkait dengan pelaksanaan pemilu di Kalbar selain masalah-masalah rutin sesuai bidang kerjanya," kata Kamaruzzaman.

Ia menambahkan, mengingat hal tersebut, jabatan Asisten I tidak dapat diserahkan ke pelaksana tugas melainkan pejabat penuh (definitif).

Meski telah mendaftar menjadi calon wakil gubernur, namun status Lyong sebagai pegawai negeri sipil tidak berubah. "Yang bersangkutan telah mengajukan cuti tetapi tetap sebagai PNS," katanya.

Kamaruzzaman tidak menampik kemungkinan Lyong kembali menempati posisi Asisten I seandainya tidak terpilih dalam pemilu mendatang.

"Tetapi akan ada rapat di badan penentuan jabatan untuk membahas statusnya. Kembali ke posisi semula atau menempati jabatan baru sesuai formasi yang dibutuhkan," kata Kamaruzzaman. (T011/

KIPP: SELEBARAN GELAP TIDAK PICU KONFLIK

Pontianak, 24/9 (ANTARA) - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kalimantan Barat menilai beredarnya selebaran politik berbau sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjelang pelaksanaan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur tidak akan menciptakan konflik.

"Rasa kecurigaan akan semakin tinggi tetapi tidak sampai menciptakan konflik langsung karena masyarakat sudah semakin cerdas dalam bersikap," kata Ketua KIPP Kalbar, Jhoni Rudwin di Pontianak, Senin.

Ia menduga, selebaran gelap itu merupakan bagian dari perilaku pihak tertentu yang ingin memanfaatkan massa pemilih.

"Mungkin tujuannya untuk menguatkan rasa keberpihakan dan kesamaan rasa," katanya.

Surveyor KIPP, lanjut Jhoni, menerima selebaran dari berbagai kabupaten seperti Bengkayang, Landak dan Sintang. Ia sepakat, untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan antarkelompok dan kepentingan, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap pelaku penyebaran selebaran.

Polda Kalbar kini tengah melakukan penelusuran terhadap pelaku peredaran selebaran gelap tersebut karena dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sementara terhadap baliho maupun atribut calon gubernur yang terlihat di sejumlah tempat, Jhoni mengatakan hal itu akibat ketidaktegasan dari Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu.

"Kalau Panwas sudah bersikap tegas sejak awal, mungkin baliho ataupun atribut tidak akan semarak dan tidak teratur seperti sekarang," katanya.

Menurut dia, baliho maupun atribut setiap figur sudah jelas menunjukkan keinginan untuk dipilih konstituen atau ajakan. Padahal, baliho yang sifatnya komersial seperti iklan rokok tidak mengajak masyarakat untuk memilih produknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar sebelumnya telah meminta pencabutan baliho maupun alat peraga lain yang mengarah ke kampanye oleh calon yang telah ditetapkan untuk maju dalam Pemilu Gubernur Kalbar Periode 2008-2013 karena masa kampanye baru dimulai pada 29 Oktober.

Alat peraga maupun baliho sejenis mengenai kampanye merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilu yakni KPU. Untuk menangani baliho maupun alat peraga lain yang "berbau" kampanye, menjadi kewenangan Panwas. (T011/

USMAN JA'FAR NOMOR URUT PERTAMA DI PEMILU KALBAR


Pontianak, 24/9 (ANTARA) - Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, menetapkan nomor urut calon gubernur untuk maju dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur periode 2008-2013.

Nomor urut satu untuk pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandi Sanjaya.

Dalam penentuan nomor urut calon yang menggunakan sistem acak itu, setiap pasangan memilih segulung kertas yang terikat di masing-masing kaki dari empat ekor burung merpati.

Pasangan Oesman Sapta - Lyong mendapat kesempatan pertama untuk memilih, diikuti Usman Ja'far-LH Kadir, Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis-Christiandi.

Setelah mendapat kertas tersebut, keempat burung merpati itu dilepas secara bersamaan oleh seluruh pasangan calon.

Menurut Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar, burung merpati menjadi simbol sosok yang tidak pernah ingkar janji. "Diharapkan setiap figur yang bertarung tidak akan melupakan janji-janjinya ke masyarakat selama bertugas," kata Aida.

Merpati juga menjadi simbol kedamaian sesuai keinginan seluruh elemen di masyarakat Kalbar bahwa Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur.

Setelah penetapan nomor urut calon, tahapan berikutnya adalah masa kampanye yang dijadwalkan berlangsung selama 15 hari mulai 29 Oktober.

Aida Mochtar mengatakan, KPU akan melakukan konsolidasi dengan tim sukses setiap calon untuk menentukan jadwal kampanye. "Dengan rentang waktu 15 hari, perlu pengaturan jadwal yang tepat agar tidak saling berbenturan," katanya.

Pasangan incumbent Usman Ja'far - LH Kadir diusung Koalisi Harmonis yakni gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Oesman Sapta - Ignatius Lyong diusung oleh tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Kalbar Maju Adil Sejahtera (MAS). Tujuh partai itu adalah Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot. Jumlah suara ketujuh partai tersebut dalam Pemilu 2004 adalah 15,45 persen.

Sedangkan Akil - Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB) yang terdiri delapan partai yakni Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Syarikat Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Porsi suara delapan partai gurem ini 15,08 persen.

Sementara Cornelis - Christiandi Sanjaya diusung oleh PDI Perjuangan dengan porsi suara yang diraih PDI Perjuangan pada Pemilu 2004 17,07 persen. (T011/

Kamis, 20 September 2007

PEMILU GUBERNUR KALBAR DIIKUTI EMPAT PASANG CALON


Pontianak, 20/9 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menetapkan empat pasangan calon yang berhak maju dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Dalam rapat pleno terbuka tentang penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Pontianak, Kamis, empat pasangan yang berhak maju untuk tahapan berikutnya itu diusung oleh partai.

Berdasarkan urutan pendaftaran yakni Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan) diusung delapan partai gurem yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu, Oesman Sapta (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat) oleh tujuh partai Koalisi Masyarakat Adil Sejahtera.

Kemudian pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir oleh delapan partai, dan Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (Kepala Sekolah SMK Immanuel Pontianak) yang diusung PDI Perjuangan.

Sedangkan pasangan Elman M Syahril dan Suryansyah yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan, dinyatakan tidak lolos. Menurut Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar, tidak diakomodirnya calon perseorangan karena mekanisme pendaftarannya belum diatur secara jelas di dalam hukum.

"KPU tidak memiliki dasar untuk melanjutkan proses pendaftaran dari pasangan tersebut. Kalaupun ada gugatan secara hukum, KPU siap," katanya.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan KPU Kalbar, Nazirin, mengatakan, saat melakukan verifikasi dan klarifikasi, ada sejumlah masukan dari masyarakat mengenai pasangan bakal calon yang sudah mendaftar. Salah satunya mengenai status pendidikan dan surat dukungan dari partai.

"Setelah diklarifikasi, status pendidikan dari semua bakal calon tidak bermasalah. Begitu juga surat dukungan dari partai," katanya.

Ia menambahkan, dengan pertimbangan tersebut, persyaratan tiap pasangan dianggap sudah terpenuhi.

Selanjutnya, KPU akan menetapkan nomor urut dari tiap pasangan untuk persiapan kampanye dan pembuatan surat suara pada Senin (24/9). (T011/

Rabu, 19 September 2007

LELANG TERBUKA LOGISTIK PEMILU GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 19/9 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat melakukan lelang terbuka untuk pengadaan logistik pemilu Gubernur-Wakil Gubernur meski waktu untuk pendistribusian tersisa 56 hari.

"Dari perhitungan sisa waktu, masih dimungkinkan untuk melakukan lelang terbuka," kata Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar di Pontianak, Rabu.

Ia memperhitungkan waktu maksimal untuk pelaksanaan lelang terbuka itu 40 hari. Namun rentang waktu tersebut dapat dipersingkat kalau memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Waktu pengadaan logistik dan pelaksanaan pemungutan suara memang singkat. Untuk penunjukan langsung sulit dilakukan karena membutuhkan persetujuan presiden dan sifatnya darurat," katanya.

KPU menyiapkan tujuh paket lelang untuk pengadaan logistik pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Saat ini, empat paket diantaranya sudah memasuki proses lelang yakni Formulir C - KWK (catatan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara/TPS) dengan nilai Rp411,73 juta; tanda pengenal petugas Rp325,74 juta; sampul/amplop pemungutan suara Rp180,664 juta dan kartu pemilih dan kartu pemilih tambahan Rp1,5 miliar.

Sedangkan tiga paket lainnya yakni surat suara, tinta dan alat kelengkapan TPS, menunggu daftar pemilih tetap serta penetapan nomor urut pasangan calon.

Untuk kartu pemilih dan surat suara, perusahaan yang mengikuti lelang terbuka harus terkategori "security printing" sesuai keputusan dari Badan Intelijen Nasional (BIN). Saat ini, terdapat 34 perusahaan yang termasuk dalam daftar tersebut.

Anggota KPU tidak memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan lelang kebutuhan logistik karena ditangani pihak sekretariat. Lelang juga diumumkan di media nasional dan lokal sesuai pagu anggaran tiap paket lelang.

Aida mengakui adanya desakan dari segelintir pihak yang berharap mendapat bagian dari pengadaan logistik tersebut. "Tetapi tidak dihiraukan dan KPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang tender karena sudah diserahkan ke sekretariat," kata Aida.

Pemungutan suara pemilu Gubernur - Wagub Kalbar dijadwalkan pada 15 November 2007. KPU menargetkan, H-2 atau tanggal 13 November, seluruh logistik pemilu sudah tiba di Panitia Pemungutan Suara (PPS). (T011/

KPU KALBAR MINTA BANTUAN MABES TNI UNTUK DISTRIBUSI LOGISTIK

Pontianak, 19/9 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat meminta Markas Besar TNI untuk membantu pendistribusian logistik pemilu Gubernur - Wakil Gubernur ke daerah terpencil.

"Target KPU, logistik pemilu paling lambat diterima PPS (Panitia Pemungutan Suara) dua hari sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan 15 November," kata Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar di Pontianak, Rabu.

Ia mengatakan, sejumlah daerah yang sulit dijangkau alat transportasi darat di Kalbar diantaranya Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Untuk tiba di desa tersebut, hanya bisa melewati jalan "tikus" atau menggunakan pesawat terbang.

Namun, lanjut Aida, bantuan dari Mabes TNI itu hanya digunakan untuk pendukung distribusi logistik pemilu. "Berdasarkan pengalaman Pilpres 2004, pengiriman logistik pemilu ke Desa Sungkung dilakukan dengan berjalan kaki. Permintaan itu juga untuk antisipasi kondisi cuaca yang kini sering berubah-ubah," katanya.

Selain TNI, KPU juga meminta bantuan dari Polda Kalbar dalam distribusi logistik pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Polda Kalbar memiliki helikopter yang dapat dimanfaatkan setiap saat untuk kebutuhan pemilu.

"Untuk Mabes TNI, permintaan KPU yang disampaikan melalui Gubernur Kalbar belum mendapatkan jawaban sedangkan pihak Polda Kalbar secara lisan sudah siap," katanya.

KPU juga mengharapkan PLN selaku penyedia energi listrik tidak melakukan pemadaman pada saat hari H pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Menurut Aida, pemrosesan data awal surat suara dilakukan di KPU kabupaten/kota sehingga dibutuhkan keandalan energi listrik untuk menyuplai perangkat elektronika yang digunakan.

"Untuk perhitungan suara, KPU akan memanfaatkan teknologi informasi supaya mempermudah proses penghitungan," katanya.

Pemadaman juga dapat membatalkan proses perhitungan suara karena sesuai aturan harus dilaksanakan di tempat yang terang.

Empat pasang bakal calon telah mendaftar ke KPU Kalbar untuk menjadi Gubernur - Wakil Gubernur periode 2008 - 2013. Yakni, berdasarkan urutan pendaftaran, Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan), Oesman Sapta Oedang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir, dan Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (Kepala Sekolah SMK Immanuel Pontianak). (T011/

Sabtu, 15 September 2007

VERIFIKASI BAKAL CALON GUBERNUR KALBAR DISERAHKAN KE PLENO

Pontianak, 15/9 (ANTARA) - Komisi Kerja (Pokja) Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat telah menyerahkan hasil verifikasi terhadap syarat administrasi dan kelengkapan bakal calon gubernur ke rapat pleno.

"Sekarang tinggal menunggu hasil rapat pleno untuk penetapan pasangan bakal calon Gubernur yang bakal maju saat kampanye," kata Ketua Pokja Pencalonan KPU Kalbar, Nazirin di Pontianak, Minggu.

Rapat pleno penetapan pasangan calon Gubernur Kalbar periode 2008-2013 dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/9), sedangkan penentuan nomor urut Senin (24/9).

Nazirin mengatakan, saat melakukan verifikasi dan klarifikasi, ada sejumlah masukan dari masyarakat mengenai pasangan bakal calon yang sudah mendaftar. Salah satunya mengenai status pendidikan dan surat dukungan dari partai.

"Setelah diklarifikasi, status pendidikan dari semua bakal calon tidak bermasalah. Begitu juga surat dukungan dari partai," katanya.

Ia menambahkan, dengan pertimbangan tersebut, persyaratan tiap pasangan dianggap sudah terpenuhi. Namun, lanjutnya, keputusan terakhir berada di rapat pleno.

Nazirin juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur yang dijadwalkan 15 Nopember 2007. Sementara untuk kalangan jurnalis, meski bertugas pada hari-H, tetap dapat menyalurkan hak suara ke tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Nazirin, jurnalis termasuk profesi yang memiliki tugas khusus seperti perawat, dokter dan pemantau. "Mereka dapat menyalurkan hak pilihnya ke TPS yang berada dekat dengan tempat kerja. Tidak harus di tempat mereka terdaftar," katanya.

Mereka cukup menunjukkan kartu pemilih dan kartu profesi ke petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS dimaksud.

"Asal formulir pendaftaran mencukupi dan memenuhi syarat, KPPS harus menerima mereka untuk menyoblos," kata Nazirin.

Untuk lebih memperkuat persyaratan, profesi yang memiliki tugas khusus dapat meminta surat keterangan dari KPU kabupaten/kota guna memperjelas status.

Empat pasang bakal calon telah mendaftar ke KPU Kalbar untuk menjadi Gubernur - Wakil Gubernur periode 2008 - 2013. Yakni, berdasarkan urutan pendaftaran, Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan), Oesman Sapta Oedang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir, dan Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (Kepala Sekolah SMK Immanuel Pontianak). (T011/

Selasa, 04 September 2007

CETRO: PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PILKADA UNTUK TEKAN BIAYA

Pontianak, 4/9 (ANTARA) - Centre for Electoral Reform (Cetro) menilai perlu dilakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia karena membutuhkan biaya yang besar sehingga menyulitkan seseorang untuk berpartisipasi dipilih.

"Model-model kampanye yang selama ini kerap dilakukan seperti pengerahan massa, mengumpulkan massa dilapangan atau tempat tertutup sambil menyaksikan hiburan perlu diubah. Kalau perlu dilarang," kata Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N Gumay usai seminar "Arti Pilkada untuk Orang Biasa" di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan, perlu dipertanyakan efektifitas model kampanye itu dalam menjaring pemilih. Berdasarkan kajian Cetro, tidak semua yang mengikuti kampanye massa akan memilih calon dimaksud.

"Bisa jadi mereka datang hanya untuk menikmati hiburan yang disajikan calon," kata Hadar N Gumay.

Ia menambahkan, untuk mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dibutuhkan biaya yang besar pula sehingga tidak mengherankan biaya kampanye seorang calon dapat mencapai puluhan miliar.

Hadar N Gumay menyatakan, perubahan model kampanye itu menjadi salah satu permasalahan yang akan diajukan dalam pembahasan paket undang-undang politik di DPR.

Cetro, dalam sebuah kajian yang dilakukan pada 2005, mengungkapkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggelar pilkada lebih mahal 56 persen dibandingkan biaya pemilu pilpres tahap pertama.

Berdasarkan perhitungan jumlah daerah dan jumlah pemilih yang akan mengadakan pilkada dibandingkan dengan anggaran yang disediakan lewat APBN dan APBD, menghasilkan biaya pilkada 2005 per pemilih sebesar Rp28.415, sedangkan biaya pemilihan presiden putaran pertama hanya Rp16.123.

Cetro mencatat, ada 226 daerah propinsi dan kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada selama kurun waktu Juni sampai Desember 2005.

Jumlah tersebut terbagi pada bulan Juni 2005, ada sembilan propinsi dan 174 kabupaten/kota yang akan melangsungkan pemilihan, sedangkan pada bulan Juli sampai Desember 2005 ada tiga propinsi dan 40 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemillihan.

Sedangkan total jumlah pemilih untuk pilkada 2005, CETRO mencatat sebanyak 80.355.089 pemilih untuk seluruh pilkada 2005 tersebut. (T011/