WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Rabu, 28 November 2007

KOALISI HARMONI BATAL MENGGUGAT HASIL PEMILU GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 28/11 (ANTARA) - Koalisi Harmoni, pengusung incumbent (pejabat yang sedang berkuasa) Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir membatalkan rencana untuk menggugat hasil Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 ke KPU Pusat dan Mahkamah Agung (MA).

"Koalisi dan pasangan yang kami usung sepakat untuk menerima hasil rekapitulasi suara maupun penetapan gubernur - wakil gubernur terpilih," kata Ketua Tim Koalisi Harmoni, Zulfadhli usai Aksi Penanaman Serentak Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.

Dalam rapat terbuka mengenai rekapitulasi suara dan rapat pleno yang dilakukan KPUD Kalbar, Usman Ja'far - LH Kadir hanya meraih 659.279 suara. Angka tersebut di bawah pasangan terpilih, Cornelis-Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan dengan raihan 930.679 suara.

Menurut Zulfadhli, pertimbangan utama pembatalan yakni untuk menghindari persoalan baru yang mungkin muncul kalau gugatan tersebut tetap dilanjutkan. "Tetapi terhadap temuan yang kami inventarisir, tetap akan disampaikan ke KPU Pusat dan Daerah sebagai catatan terhadap pelaksanaan Pemilu di Kalbar," kata Zulfadhli.

Zulfadhli yang juga Ketua DPRD Kalbar itu mengharapkan proses peralihan dari Usman Ja'far ke Cornelis berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak.

Sementara Usman Ja'far mengatakan, hasil yang dicapai dalam Pemilu Kalbar tersebut merupakan pilihan rakyat. "Apapun hasilnya, itu keputusan terbaik pilihan rakyat yang harus dihormati," kata Usman Ja'far.

Sebelumnya, Koalisi Harmoni berencana untuk melaporkan akumulasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilu Kalbar ke MA atau KPU Pusat sebelum tenggat waktu tiga hari pengajuan gugatan seputar pemilu berakhir.

Hal itu disampaikan Luthfie Abdul Hadi dan Syarif Abdullah sebagai Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Ketua Bidang Advokasi Koalisi Harmoni Ali Said dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahmi, salah satu partai di Koalisi Harmoni, kepada wartawan di Pontianak, Senin (26/11).

Koalisi Harmoni merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Menurut Luthfie, permasalahan selama tahapan Pemilu tersebut di antaranya data pemilih yang tidak akurat dan intimidasi terhadap masyarakat serta saksi dari Koalisi Harmoni di daerah tertentu sehingga mereka tidak dapat mengawasi proses pemungutan suara.

"Tingkat partisipasi pemilih di daerah pedalaman atau pehuluan yang tinggi yang lebih tinggi dibanding daerah pesisir menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres terutama dalam pelaksanaan pemilihan," kata Luthfie.

Koalisi Harmoni juga sempat menolak hasil rekapitulasi surat suara sah yang dilakukan KPUD Kalbar dengan tidak menandatangani berita acara (BA).

KPUD KALBAR TETAPKAN CORNELIS JADI GUBERNUR TERPILIH

Pontianak, 27/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya ditetapkan sebagai Gubernur - Wakil Gubernur terpilih Kalimantan Barat periode 2008-2013 oleh KPUD Kalbar dalam rapat pleno terbuka di Ruang Serba Guna Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Selasa sore.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, mendapat 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah. Jumlah tersebut mengungguli pasangan 'incumbent' Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir yang hanya meraih 659.279 suara atau 30,94 persen.

Usman Ja'far - LH Kadir diusung Koalisi Harmoni, yakni gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 sebesar 52,41 persen.

Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon. Dua calon lainnya yakni pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong mendapat 335.368 suara (15,74 persen) dan Akil Mochtar - AR Mecer 205.763 suara (9,66 persen).

Total pemilih pada pilkada 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang, pemenang pemilu gubernur ditetapkan dari perolehan suara terbanyak yakni 50 persen plus satu. Namun kalau tidak terpenuhi, maka yang melebihi 25 persen ditetapkan sebagai calon terpilih.

"Untuk Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar, ada dua pasangan calon yang memperoleh suara diatas 25 persen," kata Aida.

Berdasarkan rekapitulasi suara sah dalam rapat terbuka oleh KPUD Kalbar di Pontianak, Senin (26/11), pasangan Cornelis - Sanjaya yang memperoleh suara tertinggi ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih periode 2008-2013.

Keputusan itu tertuang dalam berita acara penetapan yang ditandatangani lima anggota KPUD Kalbar dengan Nomor : 21/BA/KPU/KB/XI/2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Terpilih dalam Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar 2007.

Selain itu, keputusan tersebut juga memperhatikan pasal 89 ayat (1) PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 107 ayat 1-2 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo pasal 95 ayat 1-2 UU No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

USMAN JA'FAR PAMITAN SETELAH KALAH DI PILKADA KALBAR

Pontianak, 27/11 (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Usman Ja'far, "berpamitan" dengan anggota DPRD Kalbar dan pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi setelah hasil penghitungan suara sah pilkada Kalbar memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalbar tentang Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2008 di Pontianak, Selasa, Usman Ja'far menyatakan bahwa penyampaian rancangan tersebut merupakan kesempatan terakhirnya.

"Kontrak sebagai Gubernur Kalbar berakhir tahun ini," kata Usman Ja'far yang berpasangan dengan Laurentius Herman (LH) Kadir itu.

Usman juga menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada anggota Dewan serta seluruh jajaran pemerintahan yang telah bersama-sama melaksanakan APBD Kalbar selama lima tahun.

Sementara terhadap rakyat Kalbar, Gubernur memanjatkan rasa syukurnya karena pelaksanaan Pemilu Gubernur berjalan lancar dan aman. "Selama ini Kalbar dikenal sebagai daerah bekas konflik. Tapi ternyata Pemilu berjalan lancar dan aman," katanya.

Usman Ja'far mengaku gembira dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari publik dalam Pemilu tersebut. Meski mengisyaratkan kekalahan, namun ia mengaku tidak mau mendahului hasil rapat pleno KPUD Kalbar mengenai pemenang Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013 yang rencananya berlangsung sore ini.

"Apapun hasilnya, itu keputusan terbaik pilihan rakyat yang harus dihormati," kata Usman Ja'far.

Mantan direksi di A Latief Group itu juga mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh penyelenggara Pemilu baik di tingkat TPS hingga Provinsi Kalbar serta petugas keamanan yang "all out" menjaga Kalbar sehingga tetap aman.

Rapat terbuka KPUD Kalbar di Pontianak, Senin, memutuskan pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih suara terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta-Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

POLEMIK PEMILIHAN LANGSUNG, BUAH "KESEMRAWUTAN" DATA KEPENDUDUKAN

Oleh Teguh Imam Wibowo

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2008-2013 memasuki babak akhir. Kemenangan tampaknya sudah di depan mata untuk pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan.

Rekapitulasi perolehan suara sah yang dilakukan KPUD Kalbar di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin, menunjukkan pasangan tersebut meraih 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah.

Suara yang diperoleh Cornelis itu jauh di atas pasangan incumbent, Usman Ja'far - LH Kadir dengan 659.279 suara atau 30,94 persen. Pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong meraih 335.368 suara (15,74 persen), sedangkan Akil Mochtar - AR Mecer memperoleh 205.763 suara (9,66 persen).

Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah untuk masyarakat Kalbar secara keseluruhan berjalan cukup lancar. Sebagai bekas daerah konflik, kekhawatiran pecahnya konflik antarpendukung kandidat, sejauh ini tidak terbukti, meski suhu politik memanas.

Mengutip ucapan para kandidat saat debat publik di Hotel Santika, Pontianak, Minggu (11/11), masyarakat Kalbar sudah jenuh dan capai dengan konflik, sehingga diyakini tidak terulang kembali.

Masyarakat Kalbar harus diakui kali ini sudah cukup dewasa. Namun hal itu tidak diimbangi oleh kinerja lembaga pelaksana, pengawas maupun pemerintah. Keluhan masyarakat terutama pada proses pendataan penduduk sebelum termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

KPUD Kalbar menyatakan, warga Kalbar yang tercantum di DPT sebanyak 2.954.031 orang. Hingga rekapitulasi berakhir, yang menggunakan hak pilihnya 2.165.549 orang, dan sisanya yakni 788.482 orang, tidak memilih. Atau, tingkat partisipasinya 73,3 persen.

Namun, sulit untuk menglasifikasikan mengapa mereka tidak memilih, apakah memang tidak menggunakan hak pilih, namanya tercantum namun "orangnya" tidak ada, atau warga yang tidak termasuk di DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Karena itu, tidak heran, bermunculan desakan dari berbagai elemen masyarakat ke KPUD Kalbar, terlepas apakah mereka punya kepentingan terhadap salah satu kandidat atau tidak, terutama mengenai keakuratan data di DPT tersebut.

Desakan itu mengerucut pada keinginan melakukan pemungutan ulang, susulan atau sejenisnya, guna mengakomodir masyarakat yang tidak mendapatkan haknya memilih gara-gara "semrawutnya" pendataan kependudukan.

Koalisi Harmoni, gabungan delapan partai politik yang mengusung Usman Ja'far - LH Kadir, bahkan menolak rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kalbar karena tingkat partisipasi daerah pedalaman dan pehuluan lebih tinggi dari pesisir.

Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Luthfie Abdul Hadi mengatakan, secara rasional, dengan membandingkan kondisi daerah pesisir, untuk pedalaman maupun pehuluan tingkat partisipasinya lebih rendah.

"Kondisi pedalaman dan pehuluan yang akses transportasi, informasi maupun sarana pendukung lainnya terbatas, tetapi tingkat partisipasinya tinggi. Ini tentu tidak logis," kata Luthfie Abdul Hadi.

Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan dugaan adanya pemanfaatan terhadap kacaunya pendataan kependudukan untuk menguntungkan salah satu pasangan di daerah tertentu yang menjadi basis pendukung.


Sejak Dini
KPUD Kalbar sendiri sebenarnya sudah menyadari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyusunan DPT.

Ketua Pokja Sosialisasi KPUD Kalbar, Nazirin, dalam sebuah wawancara singkat di Pontianak, Sabtu (16/6), mengakui bahwa pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu di Kalbar masih menyisakan sejumlah kerawanan, terutama menyangkut administrasi kependudukan.

Salah satu pemicunya karena sistem pendataan penduduk yang belum terpadu sehingga memungkinkan munculnya kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Selain itu, daerah yang rawan pelanggaran administrasi kependudukan di antaranya di perbatasan kabupaten/kota.

Ia menyadari, kejujuran dan independensi petugas pendata juga memegang peranan penting untuk menghindari kecurangan.

Menurut dia, apabila petugas tidak independen, kecenderungan untuk mengabaikan masyarakat yang terkategori pendukung lawan politik, akan lebih kuat.

"Bisa saja muncul pembengkakan jumlah suara atau sebaliknya, banyak yang tidak terdaftar," kata Nazirin, waktu itu.

Ia hanya berharap, publik ikut memantau secara aktif nama-nama yang dipublikasikan untuk menghindari adanya pemilih fiktif karena hasil validasi terhadap perubahan data kependudukan akan dimasukkan ke DPT.

Kecuali Kota Pontianak, kabupaten/kota di Kalbar umumnya masih menggunakan sistem pembuatan KTP yang sudah "uzur". Sebagai contoh, penulis pernah melihat bagaimana mudahnya membuat KTP atau Kartu Keluarga (KK) di Kota Singkawang, kota terbesar nomor dua di Kalbar.

KK dimaksud bahkan cukup ditulis tangan oleh petugas kecamatan dan tak sampai satu hari kerja, sudah jadi. Kalau Kota Pontianak, sudah menggunakan komputerisasi sehingga sulit dipalsukan.

Tidak heran, kalau di Kota Singkawang yang juga melaksanakan Pemilu Walikota - Wakil Walikota Periode 2007-2012, terjadi kerancuan data pemilih.

Kerancuan data pemilih yang ditemukan, misalnya warga yang sudah meninggal tetap mendapat kartu pemilih, kartu pemilih ganda, bayi mendapat kartu pemilih, alamat warga setempat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda.

TPS 051 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, misalnya, terpaksa harus mengulangi pemungutan suara karena Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempersilahkan warga yang tidak termasuk dalam DPT untuk mencoblos.

Secara logika, Ketua KPPS yang juga Ketua RT setempat, ingin mengakomodir warganya yang tidak termasuk di DPT, namun secara aturan hukum tidak dibenarkan.

Di TPS 019 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, ada seorang wanita yang termasuk warga "lama" dan pernah mencoblos pada Pemilu legislatif dan presiden tahun 2004, ternyata namanya tidak terdaftar. Untung wanita tersebut tidak terlalu "ngotot" dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

DPT merupakan akhir dari program pendataan yang dilakukan pemerintah. Sebagai koordinator, tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar harus bertanggung jawab. Namun, Pemprov Kalimantan Barat enggan disalahkan sepenuhnya seputar masih banyaknya kekacauan dalam pendataan pemilih.

"Pendataan pemilih dilakukan bersama antara pemerintah dan KPUD Kalbar sebagai pelaksana. Pemerintah juga luas artiannya, termasuk kabupaten/kota," kata Usman Ja'far, yang ironisnya diusung Koalisi Harmoni itu.

Ia mengatakan, sesuai mekanisme yang berlaku, ada tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap nama-nama yang termasuk dalam daftar pemilih sementara.

Menurut dia, meski warga tidak memiliki kartu pemilih, namun ada kebijakan dari KPUD bahwa yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan identitas diri.

"Yang penting namanya tercantum di daftar pemilih tetap," kata Usman Ja'far.

Ia juga menilai, beragam kekurangan dalam proses pendataan pemilih seolah-olah telah menjadi kebiasaan pada saat menjelang pemungutan suara.

Sementara KPUD sejak awal telah menekankan pentingnya masyarakat atau publik untuk berpartisipasi aktif terutama selama masa validasi data dan pengumuman DPT. Ini menjadikan KPUD sulit untuk terseret secara hukum seandainya banyak warga yang tidak terdaftar di DPT.


Pembuktian Terbalik?
Untuk mengusut 'sengkarutnya' data kependudukan dan kaitannya dengan jumlah pemilih, mungkin salah satunya dengan pembuktian terbalik. Yakni, data di DPT diverifikasi ulang dan disesuaikan dengan surat suara yang digunakan dan hasilnya.

Memang, hal ini membutuhkan waktu yang lama dan investigasi secara mendalam. Tetapi bagi Koalisi Harmoni, tidak menutup kemungkinan hal itu ditempuh demi memenuhi unsur kejujuran. "Kalau perlu, kotak suara dibuka kembali dan diusut ulang untuk memastikan ada kecurangan atau tidak," kata Luthfie.

Menurut versi Koalisi Harmoni, ada sejumlah daerah yang diduga telah melakukan kecurangan di antaranya Kabupaten Landak, Bengkayang, Melawi dan Sintang.

Di Kabupaten Landak, tingkat partisipasi penduduk untuk memilih mencapai 93,39 persen, Kabupaten Sintang 80,71 persen, Kabupaten Melawi 86,4 persen, dan Kabupaten Bengkayang 77,21 persen. Sementara Kota Pontianak hanya 67,10 persen.

Daerah pesisir lain, Kabupaten Pontianak, sebagai daerah dengan pemilih terbanyak, tingkat partisipasinya 65,14 persen, Kabupaten Sambas 61,84 persen, Kabupaten Ketapang 71,42 persen, dan Kota Singkawang 68,39 persen.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kalbar mengakui rendahnya tingkat partisipasi penduduk di kawasan pesisir dibanding pedalaman dan pehuluan dalam Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar. "Ini perlu kajian lebih lanjut," kata Ketua KIPP Kalbar, Jhony Rudwin.

Terlepas dari segala kemungkinan itu, Ketua KPUD Kalbar menilai pelaksanaan Pemilu berlangsung cukup lancar meski ia mengharapkan tingkat partisipasi penduduk yang tinggi.

Terhadap banyaknya jumlah penduduk yang tidak pemilih, ia menyatakan, hal itu termasuk dalam pilihan sadar atau ada faktor lain sehingga mereka tidak menggunakan haknya.

"Dari maraknya keluhan mengenai data penduduk, ini harus menjadi catatan penting untuk pihak terkait supaya memperbaiki keakurasiannya. Agar data tidak menjadi pemicu polemik seputar pemilu," kata Aida Mochtar.

Dan setiap pihak tentunya harus siap menerima konsekuensi sebuah pertarungan, yakni menang atau kalah. Namun tentunya semua pihak harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta mengedepankan kejujuran, keadilan dan keterbukaan.

Semua pihak tentu sepakat, bahwa memulai sesuatu dengan cara yang tidak baik, akan membuahkan hasil yang tidak baik pula.

KOALISI HARMONI TOLAK HASIL REKAPITULASI SUARA DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Koalisi Harmoni, pengusung incumbent (pejabat yang sedang berkuasa) Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013, menolak rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar dalam rapat terbuka di Pontianak, Senin.

"Sebelum tenggat waktu tiga hari untuk pengajuan gugatan seputar hasil pemilu berakhir, Koalisi Harmoni akan melaporkan akumulasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilu Kalbar ke MA (Mahkamah Agung) atau KPU Pusat," kata Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Luthfie Abdul Hadi di Pontianak, Senin.

Luthfie didampingi Syarif Abdullah yang juga Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Ketua Bidang Advokasi Koalisi Harmoni Ali Said dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahmi, salah satu partai di Koalisi Harmoni.

Koalisi Harmoni merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Namun, dalam rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kalbar, Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir hanya meraih 659.279 suara. Angka tersebut dibawah pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan dengan raihan 930.679 suara.

Menurut Luthfie, permasalahan selama tahapan Pemilu tersebut diantaranya data pemilih yang tidak akurat dan intimidasi terhadap masyarakat serta saksi dari Koalisi Harmoni di daerah tertentu sehingga mereka tidak dapat mengawasi proses pemungutan suara.

"Tingkat partisipasi pemilih di daerah pedalaman atau pehuluan yang tinggi yang lebih tinggi dibanding daerah pesisir menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres terutama dalam pelaksanaan pemilihan," kata Luthfie.

Bahkan, lanjutnya, ia mendapat laporan adanya kartu pemilih yang dimanfaatkan untuk memilih salah satu pasangan.

Syarif Abdullah menambahkan, Kota Pontianak merupakan acuan pelaksanaan pemungutan suara. Dengan kelengkapan sarana dan kemudahan transportasi maupun layanan umum, tingkat partisipasi pemilih di Kota Pontianak hanya 67,10 persen atau 248.320 orang dari total 370.000 warga yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Namun, di daerah pedalaman maupun pehuluan yang kondisinya jauh lebih sulit dibanding Kota Pontianak atau kota pesisir di Kalbar, tingkat partisipasinya amat tinggi," kata Syarif Abdullah.

Ia mencontohkan Kabupaten Landak dimana dari 228.030 warga yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 212.957 warganya memberikan hak pilih atau 93,39 persen. Di kabupaten tersebut, Cornelis - Christiandy meraih 180.601 suara atau 73,74 persen.

Luthfie mengatakan, terhadap berbagai temuan dan indikasi pelanggaran selama Pemilu Kalbar, Koalisi Harmoni telah menyampaikannya ke Panitia Pengawas (Panwas) namun tidak ada penanganan lebih lanjut.

Lutfhie sendiri mengaku telah menyiapkan saksi-saksi yang mendukung temuannya itu serta sebagai dasar untuk melapor ke KPU Pusat atau MA.

Sementara Abdurrahmi mengeluhkan kinerja Panwas terutama di tingkat kabupaten/kota. Menurut dia, cukup banyak laporan seputar pelanggaran dalam Pemilu ke Panwas kabupaten/kota. "Tetapi anehnya, laporan-laporan tersebut tidak sampai ke Panwas provinsi," katanya.

Pihaknya juga menduga adanya kenaikan jumlah pemilih secara tidak rasional di beberapa kabupaten di Kalbar menjelang pemungutan suara.

Ali Said menambahkan, temuan lain dari Koalisi Harmoni, adanya sejumlah warga mengaku telah memilih saat Pemilu Presiden dan Legislatif 2004 tetapi tidak terdaftar pada Pemilu Kalbar. "Padahal, data untuk Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur yang digunakan merupakan pemutakhiran DP4 (Data Penduduk dan Potensi Pemilih)," kata Ali Said.

Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, meski rekapitulasi suara telah dilakukan, tetap tersedia "ruang" terhadap pihak yang tidak menerima hasil tersebut untuk menyampaikan gugatan ke MA melalui Pengadilan Tinggi (PT) setempat.

Sebelumnya, dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat tentang perolehan suara sah di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, empat saksi dari empat pasangan calon menyatakan menerima hasil tersebut. Keempat saksi tersebut yakni M Ali M Nur untuk Usman Ja'far-LH Kadir, Mayjend (Purn) Yahya Sacawiria untuk Oesman Sapta-Ignatius Lyong, Silvanus Sungkalang untuk pasangan Akil Mochtar - AR Mecer, dan Agustinus untuk Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Menanggapi hal itu, Luthfie menegaskan bahwa pernyataan M Ali M Nur menerima hasil rekapitulasi adalah untuk suara yang tertera sesuai versi KPUD Kalbar. "Tetapi karena di dalam proses Pemilu Kalbar sendiri banyak kecurangan dan pelanggaran, Koalisi Harmoni memutuskan belum menerima. Ada langkah-langkah hukum yang akan ditempuh," kata Luthfie.

Saksi dari pihak Usman Ja'far-LH Kadir juga tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi suara tersebut sebagai bentuk penolakan.

KEMENANGAN DI DELAPAN KABUPATEN/KOTA DONGKRAK SUARA CORNELIS-CHRISTIANDY

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kemenangan di delapan kabupaten/kota menjadi kunci bagi pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya meraih 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

Dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat tentang perolehan suara sah di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu unggul di Kabupaten Landak, Bengkayang, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau dan Kota Singkawang.

Sedangkan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, unggul di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Pasangan lain, Oesman Sapta - Ignatius Lyong, unggul di Kabupaten Ketapang (termasuk Kayong Utara).

Kemenangan telak Cornelis-Christiandy Sanjaya terutama di Kabupaten Landak. Di kabupaten tempat Cornelis masih menjabat sebagai bupati itu, pasangan tersebut meraih 180.601 suara atau 73,74 persen dari 211.384 suara sah, terpaut hampir 170 ribu suara dari Usman Ja'far- LH Kadir yang berada di peringkat kedua dengan 12.113 suara.

Kemudian di Kabupaten Sanggau, Cornelis - Christiandy meraih 151.177 suara, urutan kedua Usman Ja'far-LH Kadir 43.748 suara.

Usman Ja'far - LH Kadir menang cukup telak di Kabupaten Pontianak yakni 153.481 suara, diikuti Cornelis-Christiandy 75.33 suara.

Secara keseluruhan, Cornelis-Sanjaya unggul atas Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara atau 30,94 persen. Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

CORNELIS-CHRISTIANDY RAIH SUARA TERBANYAK DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Hal itu berdasarkan rekapitulasi jumlah suara dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, yang berlangsung dengan kawalan ketat aparat keamanan.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

POLDA KERAHKAN 2.300 PERSONEL AMANKAN RAPAT PLENO KPUD KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengerahkan 2.300 personel untuk pengamanan rapat pleno pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, periode 2008-2013, di gedung DPRD Kalimantan Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar, Senin.

"Kita sudah menempatkan sejumlah personel di sejumlah pintu-pintu masuk menuju Kota Pontianak sejak, Sabtu (24/11) lalu, di antaranya melalui pintu masuk Terminal Batu Layang, melalui Jalan Sungai Ambawang, pelabuhan dan lain-lain," kata Direktur Samapta Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi, M Agus Sunaryo, di Pontianak.

Sunaryo menambahkan, pengamanan semakin diperketat bagi masyarakat yang ingin mendengar hasil rekapitulasi rapat pleno pengumuman calon Pilgub Kalbar di Gedung DPRD Kalbar.

"Barang siapa yang ketahuan membawa senjata tajam dan senjata api rakitan, kepolisian tidak segan-segan untuk menindak pelaku tersebut," katanya.

Ia berharap, masyarakat tidak membawa senjata tajam ataupun senjata api sewaktu akan mendengar hasil rapat pleno tersebut. "Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyaman untuk kemajuan pembangunan Kalbar di masa mendatang," katanya.

Hingga saat ini situasi keamanan Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya relatif kondusif.

"Kita berharap, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang isinya mengarah kepada upaya mengadu domba suku, agama, ras, dan antargolongan," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar Brigjen Polisi Zainal Abidin Ishak juga telah memerintahkan aparatnya untuk tidak segan-segan menembak di tempat bagi pelaku anarkis dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur.

"Asal sesuai prosedur, tidak ada masalah seorang anggota polisi menembak (melumpuhkan bukan menembak mati) seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," katanya.

Karena dalam melumpuhkan pelaku anarkis, kepolisian mempunyai prosedur tetap (Protap) yaitu boleh melumpuhkan asal menembak dengan peluru karet atau peluru tajam dari bagian paha hingga kaki pelaku.

Polda Kalbar, saat ini sudah berstatus status Siaga I, sejak menjelang Pilgub hingga penetapan tersebut dicabut.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut 1, Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), 2 Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), 3 Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), 4 Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

CORNELIS-CHRISTIANDY RAIH SUARA TERBANYAK DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Hal itu berdasarkan rekapitulasi jumlah suara dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, yang berlangsung dengan kawalan ketat aparat keamanan.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

DPRD KALBAR DIJAGA KETAT APARAT POLISI

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Senin pagi, dijaga ketat aparat kepolisian sehubungan akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur Kalbar 2008-2013.

Polisi juga memeriksa setiap tamu dan kendaraan yang memasuki halaman parkir gedung DPRD tanpa kecuali, termasuk para anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar.

Pada Senin (26/11), KPU Kalbar disaksikan tim sukses para pasangan calon gubernur - wakil gubernur, anggota musyawarah pimpinan daerah provinsi, anggota DPRD, dan wartawan, akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubernur Kalbar.

Pemungutan suara langsung pada 15 November diikuti sekitar 2,9 juta masyarakat Kalbar pemilik kartu suara dan undangan mengikuti pemilihan umum.

Sebanyak 12 KPU kabupaten/kota sudah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan.

Untuk menghasilkan keputusan final, KPU provinsi perlu mencocokkan hasil penghitungan di tingkat kabupaten/kota dengan hasil hitungan KPU provinsi.

Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menyatakan setelah rekapitulasi tersebut, pihaknya akan menetapkan pasangan calon gubernur Kalbar terpilih.

"Ini untuk mendapatkan hasil final untuk menetapkan pasangan calon gubernur terpilih," katanya.

Empat pasangan calon gubernur Kalbar, terdiri dari Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, M Akil Mochtar - AR Mecer, Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Minggu, 25 November 2007

POLDA KALBAR SIAGA I PLENO PENETAPAN GUBERNUR TERPILIH


Pontianak, 25/11 (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat masih memberlakukan status Siaga I dalam menghadapi sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang akan menetapkan Gubernur Kalbar terpilih periode 2008-2013.

Masih berlakunya Siaga I tersebut -- sejak Kamis (15/11) -- ditunjukkan dengan adanya Apel Siaga yang diikuti hampir seluruh kekuatan di Polda Kalbar, yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Minggu.

Kepala Kepolisian Daerah Kalbar, Brigjen Zainal Abidin Ishak usai apel Siaga di halaman Kantor Gubernur Kalbar, menyatakan pihaknya melakukan upaya preventif dalam mengatasi kerawanan keamanan saat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan gubernur terpilih.

Dijadwalkan pada Senin (26/11) KPU Provinsi Kalbar akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilih calon gubernur - wakil gubernur Kalbar. Kegiatan tersebut disusul dengan pleno penetapan pasangan calon gubernur terpilih pada Selasa.

Kedua kegiatan berlangsung di Gedung DPRD Kalbar di Jl Ahmad Yani, Pontianak.

Karena itu, sebanyak 1650 personel ditambah 350 personel cadangan yang didukung kekuatan TNI Angkatan Darat bersiap siaga di sejumlah titik rawan.

"Kami belum menerima informasi akan adanya ancaman keamanan. Tetapi kami selalu memprediksi setiap ancaman terburuk," Kata Kapolda.

Polisi juga akan bertindak tegas jika menemukan warga masyarakat yang berbuat anarkis.

Sementara mengenai apel siaga yang baru saja digelar, ia menjelaskan, apel siaga yang disusul dengan pawai keliling kota menggunakan kendaraan semisal water canon, mobil patroli dan kendaraan motor bukan untuk unjuk kekuatan, namun memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa aparat selalu siap.

"Ini merupakan satu paket dengan kesiapan polda dalam pengamanan pemilihan gubernur," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga berterima kasih kepada masyarakat Kalbar yang telah membantu menciptakan suasana kondusif.

"Karena hingga malam tadi situasi masih kondusif," jelasnya.

Apel siaga polisi dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Kalbar Komisaris Besar (Pol) RGD Simangunsong.

Menyertakan kekuatan dari Poltabes Pontianak, Polisi Perairan, Brigade Mobil, termasuk tim Penjinak Bahan Peledak.

Sebanyak 2,9 juta dari 4,9 juta lebih penduduk Kalbar melaksanakan pemungutan suara memilih satu dari empat pasangan calon gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Empat pasangan calon tersebut, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, M Akil Mochtar - AR Mecer, Cornelis - Christiandy Sanjaya.

DESAKAN PEMILU ULANG GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 24/11 (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemuda Kalimantan Barat (FMPKB), Sabtu, menuntut pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar 2008-2013 yang proses pemungutan suaranya berlangsung pada 15 November, untuk diulang karena sarat kecurangan.

Desakan agar dilakukan pemilihan ulang mengemuka pada aksi unjuk rasa yang berlanjut dengan dialog antara FMPKB dan dua anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar, Muhammad Syarifuddin dan Nazirin, di kantor KPUP Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan.

Juru bicara aksi, Andi, menyatakan, kecurangan tersebut, semisal penggelembungan suara, pengumuman hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), serta adanya dukungan 22 organisasi keagamaan yang salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar terhadap salah satu pasangan calon gubernur.

Juga ada intimidasi kepada pemilih, politik uang dan sekitar 33 persen masyarakat yang berhak memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. "Ini terjadi akibat ketidakbecusan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan," kata Andi.

Anggota KPU Kalbar, Nazirin, menyatakan mereka tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar pada Senin dan Selasa (26-27/11). Proses yang sama juga sudah diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

Selain aksi dari FMPKB, sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Amanah Masyarakat Kalbar, juga menuntut hal yang sama.

Namun dalam dialog tersebut, KPU Provinsi Kalbar menyatakan tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilih pada Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar 2008-2013 pada Senin (26/11) depan.

Selain menuntut Pemilu ulang, beberapa hari lalu belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar juga mendatangi kantor KPU tersebut guna menuntut diadakannya Pemilu susulan. Pemilu susulan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat persoalan administrasi karena kacaunya pendataan penduduk.

Saat menerima aksi AMPD, Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menyatakan, adanya pemilih tidak terdaftar dan temuan pelanggaran belum menjadi dasar hukum untuk digelarnya Pemilu susulan.

Pemilu susulan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas setempat. Karena berbagai temuan pelanggaran saat pencoblosan harus diputuskan di tingkat kecamatan. Pencoblosan ulang dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemungutan suara setelah ada rekomendasi dari PPK dan Panwas setempat karena berbagai pelanggaran.

Namun jika ditemukan pelanggaran setelah tenggat waktu tersebut, masyarakat dapat memperkarakan ke pengadilan.

Sabtu, 24 November 2007

POLDA KALBAR PERKETAT PINTU MASUK KOTA PONTIANAK

Pontianak, 23/11 (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperketat pintu-pintu masuk menuju Kota Pontianak menjelang rapat pleno pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, periode 2008-2013, di gedung DPRD Kalimantan Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar, Senin mendatang.

"Kami akan melakukannya mulai besok, (Sabtu, 24/11)," kata Direktur Samapta Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi, M Agus Sunaryo, seusai rapat koordinasi pengamanan Rapat Pleno KPUD Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Dijelaskannya, pihak kepolisian akan memperketat titik-titik pintu masuk dari luar Kota Pontianak, di antaranya melalui pintu masuk Terminal Batu Layang, Jalan Sungai Ambawang, pelabuhan dan lain-lain.

Ia mengatakan, pengamanan juga diperketat bagi masyarakat yang ingin mendengar hasil rekapitulasi rapat pleno pengumuman calon Pilgub Kalbar di Gedung DPRD Kalbar.

Ditegaskannya barang siapa yang ketahuan membawa senjata tajam dan senjata api rakitan, kepolisian tidak segan-segan untuk menindak pelaku tersebut.

"Kami berharap masyarakat tidak membawa senjata tajam ataupun senjata api sewaktu akan mendengar hasil rapat pleno tersebut. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyaman untuk kemajuan pembangunan Kalbar dimasa mendatang," kata Agus Sunaryo.

Sedikitnya sekitar 2.300 personel disiagakan untuk pengamanan pengumuman hasil rapat pleno Pilgub Kalbar.

Sementara itu, saat ini situasi keamanan Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya relatif kondusif.

Ia menghimbau, masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan yang tujuannya membuat situasi keamanan Kalbar menjadi tidak aman.

"Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang isinya mengarah kepada upaya mengadu domba suku, agama, ras, dan antargolongan," katanya.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar Brigjen Polisi Zainal Abidin Ishak juga telah memerintahkan kepada aparatnya untuk tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku anarkis dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur.

"Asal sesuai prosedur, tindakan tegas bisa dilakukan kepada seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," katanya.

Polda Kalbar, saat ini sudah berstatus Siaga I sejak Rabu, mulai pukul 00.00 WIB menjelang Pilgub hingga penetapan tersebut dicabut.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut. Di urutan satu, Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), Nomor urut dua adalah Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat).

Nomor urut tiga, yaitu Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen) dan Urutan empat, Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

DESAKAN PEMILU ULANG GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 24/11 (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemuda Kalimantan Barat (FMPKB), Sabtu, menuntut pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar 2008-2013 yang proses pemungutan suaranya berlangsung pada 15 November, untuk diulang karena sarat kecurangan.

Desakan agar dilakukan pemilihan ulang mengemuka pada aksi unjuk rasa yang berlanjut dengan dialog antara FMPKB dan dua anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar, Muhammad Syarifuddin dan Nazirin, di kantor KPUP Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan.

Juru bicara aksi, Andi, menyatakan, kecurangan tersebut, semisal penggelembungan suara, pengumuman hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), serta adanya dukungan 22 organisasi keagamaan yang salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar terhadap salah satu pasangan calon gubernur.

Juga ada intimidasi kepada pemilih, politik uang dan sekitar 33 persen masyarakat yang berhak memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. "Ini terjadi akibat ketidakbecusan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan," kata Andi.

Anggota KPU Kalbar, Nazirin, menyatakan mereka tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar pada Senin dan Selasa (26-27/11). Proses yang sama juga sudah diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

Selain aksi dari FMPKB, sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Amanah Masyarakat Kalbar, juga menuntut hal yang sama.

Namun dalam dialog tersebut, KPU Provinsi Kalbar menyatakan tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilih pada Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar 2008-2013 pada Senin (26/11) depan.

Selain menuntut Pemilu ulang, beberapa hari lalu belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar juga mendatangi kantor KPU tersebut guna menuntut diadakannya Pemilu susulan. Pemilu susulan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat persoalan administrasi karena kacaunya pendataan penduduk.

Saat menerima aksi AMPD, Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menyatakan, adanya pemilih tidak terdaftar dan temuan pelanggaran belum menjadi dasar hukum untuk digelarnya Pemilu susulan.

Pemilu susulan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas setempat. Karena berbagai temuan pelanggaran saat pencoblosan harus diputuskan di tingkat kecamatan. Pencoblosan ulang dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemungutan suara setelah ada rekomendasi dari PPK dan Panwas setempat karena berbagai pelanggaran.

Namun jika ditemukan pelanggaran setelah tenggat waktu tersebut, masyarakat dapat memperkarakan ke pengadilan.

Jumat, 23 November 2007

KESAKSIAN SEORANG CALON GUBERNUR KALBAR

Oleh Nurul Hayat
Pontianak, 22/11 (ANTARA) - Pria itu berkaca mata minus, warna putih mulai tampak di setiap helaian rambutnya. Sambil memegang hand phone communicator, dia berujar dengan tenang, "Saya ikhlas kalah dalam pemilihan gubernur," kata H Muhammad Akil Mochtar, 47, seorang anggota DPR RI.

Akil Mochtar akrab dengan siapa saja, wartawan biasa menjambangi kediamannya di Jalan Karya Baru, No.20 Pontianak Selatan, jika dia sedang berada di Pontianak untuk mengunjungi konstituen.

Dia adalah anggota Komisi III DPR RI. Ia menjadi anggota DPR RI sudah dua periode, 1999-2004 dan 2004-2009.

Selama dua hari, Jumat dan Sabtu pekan lalu, dia berdialog dengan sejumlah wartawan, disertai beberapa tim sukses Akil-Mecer. Pembicaraan seputar pemilihan gubernur Kalimantan Barat 2008-2013.

Pemilihan gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon. Mereka adalah pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK), Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong), M Akil Mochtar - AR Mecer (AM), dan Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC).

Pasangan UJ-LHK diusung Koalisi Harmoni yang didukung partai besar, yakni Partai Golkar, PPP, PKS, PKB, PBR, PAN, Partai Merdeka, dan PDS dengan dukungan suara mencapai 53,39 persen. OSO-Lyong diusung Koalisi Kalbar Maju, Adil dan Sejahtera terdiri dari Partai Demokrat, PPD, Partai Patriot Pancasila, PNI Marhaenisme, PBSD, PPIB dan PKPB, dengan dukungan suara 15,45 persen.

Akil-Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu, terdiri dari Partai Pelopor, PBB, PPDK, PNBK, PKPI, PPDI, PPNUI dan PSI, dan mendapat dukungan suara 15,08 persen. Sedangkan pasangan Cornelis - Christiandy diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dukungan suara 17,07 persen.

Para calon gubernur itu mendapat kesempatan berkampanye di 14 kabupaten/kota di wilayah Kalbar pada 30 Oktober - 10 November. Pada 29 Oktober mereka menyampaikan visi dan misi di Gedung DPRD Kalbar dan 11 November debat kandidat di hotel Santika, Pontianak.

Pembicaraan pada hari Jumat (16/11) yang diwarnai dengan mendung langit khatulistiwa, Akil Mochtar seperti memberikan "kesaksian". Padahal, waktu itu baru sehari usai pemungutan suara, namun Akil tampak menerima kekalahannya.

Akil mengaku tidak mampu menarik kembali suara pendukungnya yang "lari" dan memilih pasangan calon gubernur lain. Akil dan pasangannya, Anselmus Robertus Mecer, tampaknya harus berlapang dada menerima kekalahan mereka. Suara pendudung pasangan ini berpencar ke dua pasangan calon gubernur lain, hanya karena sentimen agama dan etnis.

"Yang masih tersisa hanya pendukung fanatik. Pendukung Pak Mecer 99 persen meninggalkan kami," kata Akil yang hingga hari ini memeroleh dukungan sekitar 200 ribu pemilih, tak berbeda jauh saat pemilihan legislatif 2004.

Pendukung yang sudah dibina sejak beberapa tahun lalu pun habis oleh "hujan" sehari.

Akil berani menyatakan itu karena dia memeroleh masukan informasi dari tim sukses dan simpatisannya. Karena politisisasi agama dan etnis yang dibawa-bawa pesaing mereka, ditambah lagi adanya publikasi survei sebuah lembaga di Jakarta, Akil-Mecer tidak kuasa mempertahankan suara pendukungnya.


MUI dan Survei
Anggota DPR dari Partai golkar itu menyatakan suara pendukungnya telah "digembosi" sejak ada kesepakatan 22 organisasi keagamaan yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon gubernur. Walaupun salah satu organisasi telah mencabut dukungan setelah diprotes masyarakat, namun politisasi agama tetap terjadi.

Ia mengaku telah berupaya keras melawan upaya yang menggiring ke salah satu pasangan calon gubernur. Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, Ustad H A Rahim Dja'far yang menarik dukungan kepada salah satu calon gubernur dan dimuat di koran daerah, juga sudah diperbanyak dengan fotocopy dan disebarluaskan kepada masyarakat, hingga pedalaman.

Akil juga mengeluarkan pernyataan bahwa dia telah dizalimi, karena sebagai calon gubernur yang juga Islam, dia merasa berhak untuk mendapat dukungan organisasi tersebut.

Ketua MUI Kalbar pada dua hari menjelang pemungutan suara menyatakan menarik dukungannya kepada salah satu calon gubernur. Sikap itu diambil dengan berbagai pertimbangan. "Salah satunya karena permintaan dari Panitia Pengawas (Panwas)," katanya.

Selain itu, ia juga mempertimbangkan kemaslahatan umat. Ustad Rahim mengakui tidak hadir dalam musyawarah berbagai organisasi Islam yang akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama mendukung calon nomor urut satu (UJ-LHK) karena yang bersangkutan tengah mengidap sakit.

Ia ikut menandatangani atas nama MUI Kalbar karena musyawarah tersebut diikuti salah satu ketua. Ia menegaskan bahwa kesepakatan bersama dimana MUI Kalbar ikut menandatangani sebelumnya bukanlah fatwa.

Akil-Mecer berusaha keras mengklarifikasi upaya politisasi agama tersebut. Namun upaya itu lagi-lagi tidak begitu membuahkan hasil. Pasangan ini hanya sempat "berjaya" usai debat kandidat pada malam tanggal 11 November yang juga disiarkan secara langsung melalui TVRI Kalbar dan RRI Pontianak.

"Rating saya sempat naik waktu itu. Orang-orang yang tidak saya kenali mengontak dan datang ke rumah mengucap selamat dan siap mendukung. Tetapi itu juga tidak membantu. Karena setelah debat kandidat, saya dihantam lagi dengan keluarnya hasil survei pada 12 November," katanya.

Saat debat kandidat, pasangan Akil-Mecer terlihat percaya diri. Mereka dengan lancar menjawab setiap pertanyaan lima panelis mengenai visi dan misi sebagai calon gubernur. Pasangan Akil-Mecer memiliki visi "Masyarakat Kalbar yang religius, menguasai pengetahuan, unggul, disiplin, bertanggung jawab dan sejahtera." Visi tersebut dijabarkan dalam misi yang terdiri dari delapan poin.

Pasangan ini juga dengan lancar dapat menjawab pertanyaan panelis seputar persoalan "pemanasan global".

Namun survei yang dipublikasikan 12 November menunjukkan persentase pemilih terbesar pada calon urut satu (UJ-LHK) dan empat (CC).

Akil menyatakan dia sempat mengontak ketua lembaga survei tersebut guna mengonfirmasi kebenarannya. Dari perbincangan via telepon, ada pengakuan bahwa itu merupakan survei pesanan.

Tim Akil-Mecer akhirnya kembali bekerja keras, mengeluarkan surat bantahan di media massa agar masyarakat tidak memercayai survei tersebut. Namun upaya itu tidak begitu membantu. Calon wakil gubernur pasangannya, AR Mecer, bahkan membuat pidato singkat dan disiarkan secara berulang melalui RRI sejak malam sebelum pemungutan suara hingga pagi, tanggal 15 November. Upaya itu ditempuh agar pendukung pasangan ini tidak mengalihkan suara ke pasangan lain.

"Kami tidak bisa berbuat banyak," katanya. Apalagi setelah mendapat kontak dari pendukung AR Mecer di daerah. Mereka minta maaf terpaksa mengalihkan suara dukungan karena alasan sentimen agama dan etnis. "Pendukung Pak Mecer menyatakan saya (Akil Mochtar) tidak didukung umat Islam," katanya.

Anselmus Robertus Mecer adalah seorang tokoh pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Alasan Akil memilih berpasangan dengan AR Mecer untuk maju sebagai calon gubernur - wakil gubernur Kalbar, karena pria berusia 63 tahun itu sangat populer di masyarakat pedalaman dan memiliki basis massa yang kuat. Ia juga mantan anggota MPR utusan golongan (etnis Dayak) pada tahun 1999-2004.

Tampaknya, pada hari pencoblosan baik Akil maupun Mecer sama-sama sudah tahu pasti akan kalah. Walaupun kepada para wartawan saat pencoblosan, keduanya menyatakan yakin dan optimistis menang.

Tim sukses Akil-Mecer yang semula mengklaim mendapat dukungan mayoritas dari pemilih di kabupaten wilayah pesisir pun pada akhirnya tertunduk lemas. Pendukung yang dibina selama beberapa tahun terakhir habis oleh "hujan" sehari karena adanya dugaan politik uang dari pasangan calon gubernur pesaing.

Sejumlah pemilih gubernur Kalbar yang ditemui mengaku terpaksa mengalihkan suara dukungan karena mereka terpengaruh kesepakatan 22 organisasi keagamaan dan hasil survei tersebut.

"Pada awalnya kami akan memilih Akil-Mecer, tetapi setelah lihat hasil survei, mereka sudah pasti kalah," kata seorang pegawai Pemerintah Provinsi Kalbar yang enggan disebut namanya.

Pendapat yang sama juga disampaikan seorang dokter spesialis yang membuka praktek di Jl Tanjungpura, Kecamatan Pontianak Barat. "Akil lima tahun yang akan datang saja maju lagi. Pasti kita pilih," katanya.


Nomor empat
Lewat sepekan sudah pemilihan langsung digelar pada 14 kabupaten/kota di Kalbar. Namun Komisi Pemilihan Umum Provinsi belum melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur - wakil gubernur karena proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota belum selesai.

Namun, sebagian masyarakat Kalbar sudah mengetahui, pemenang pemilihan itu adalah pasangan urut empat, yakni pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC).

Cornelis adalah Bupati Kabupaten Landak. Ia juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan. Sementara Christiandy Sanjaya, adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Imanuel Pontianak sejak 2004.

Pasangan ini tidak lazim dalam tradisi perpolitikan di Kalbar -- pemilihan bupati/walikota secara langsung -- yang biasanya selalu mengakomodir pasangan calon dari etnis Melayu-Dayak atau Dayak-Melayu. Cornelis adalah putra Dayak kelahiran Sanggau. Sedangkan Christiandy Sanjaya, dari keturunan Cina Singkawang.

Dalam wawancara Minggu (18/11), Cornelis menyatakan keputusan berpasangan dengan Christiandy Sanjaya bukan karena pertimbangan etnis.

"Ia (Christiandy Sanjaya) adalah seorang pendidik dan menguasai masalah ekonomi. Sedangkan saya menguasai urusan pemerintahan dan politik. Dalam pemilihan, bukan hati nurani, tetapi berdasarkan tingkat rasionalitas yang tinggi," katanya.

Cornelis mengklaim menang di delapan kabupaten. Pasangan tersebut memeroleh dukungan suara mencapai 43,94 persen dari sekitar 2,9 juta pemilih. Angka tersebut jauh di atas pasangan UJ-LHK, OSO-Lyong, dan AM.

Seorang tim sukses Cornelis-Christiandy, Bride, menyatakan dia tidak menduga memeroleh suara dukungan sebesar itu. "Awalnya kami memperkirakan hanya akan mendapatkan 35 persen suara pendukung," katanya.

Hasil perolehan suara yang didata tim Kampanye Cornelis - Christiandy Sanjaya hingga Minggu (18/11) suara dukungan sudah mencapai 924.418 suara pemilih, sedangkan pasangan Usman Ja'far - LH Kadir 646.080 suara, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong 332.279 suara, dam M Akil Mochtar - AR Mecer 200.983 suara.

Pasangan itu menang di delapan daerah pemilihan yakni Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Kota Singkawang. Pasangan incumbent, UJ-LHK menang di tiga daerah pemilihan yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Satu daerah pemilihan lain, Kabupaten Ketapang, dikuasai oleh pasangan Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong).

"Menurut kami data tersebut sudah final, karena dalam pengumpulan data tidak hanya menggunakan satu sumber melainkan dari banyak sumber resmi," kata Cornelis.

Melihat kenyataan tersebut, Akil-Mecer berbesar hati dan mengikhlaskan kekalahan mereka. Putra kelahiran Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu pada 18 Oktober 1960 itu menyatakan dirinya akan kembali ke DPR RI dan menyelesaikan program doktor-nya yang tertunda karena kesibukan persiapan pemilihan gubernur. Sementara AR Mecer, tentu saja akan kembali ke masyarakat, membangun ekonomi kerakyatan melalui 'credit union'.

Akil Mochtar menyatakan, pada akhirnya dia mesti mengambil pelajaran dari kitab suci Alquran dan Injil. "Nabi itu tidak dihargai di negerinya sendiri. Mereka lebih dihargai di tanah orang," kata anggota DPR RI dari Partai Golkar itu.

KPU KALBAR: PEMILU SUSULAN SULIT DIREALISASIKAN

Pontianak, 22/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menyatakan tidak akan ada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur susulan meski banyak pemilih yang tidak terdaftar dan temuan pelanggaran yang dikemukakan sejumlah pihak.

Menurut Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar di Pontianak, Kamis, hal itu belum menjadi dasar hukum digelarnya pemilu susulan. Ia mengatakan, pemilu susulan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas (Panwas) setempat.

Karena, lanjut Aida, berbagai temuan pelanggaran saat pencoblosan harus diputuskan di tingkat kecamatan.

Ia menambahkan, pencoblosan ulang dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemungutan suara setelah ada rekomendasi dari PPK dan Panwas setempat karena berbagai pelanggaran.

Aida mengatakan, jika ditemukan adanya pelanggaran setelah tenggat waktu tersebut, masyarakat dapat memperkarakannya ke pengadilan.

KPU Provinsi Kalbar mendapat tekanan dari sejumlah pihak untuk menggelar Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur susulan karena banyak pelanggaran dan pemilih yang tidak terdaftar pada pemungutan suara 15 Nopember lalu.

Belasan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar misalnya, Kamis (22/11) siang melakukan unjuk rasa di kantor KPU Provinsi Kalbar menuntut Pemilu Gubernur susulan untuk pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat terkendala persoalan administrasi sebab kacaunya sistem pendataan penduduk.

MAHASISWA BUKA POSKO PENGADUAN PELANGGARAN PEMILU GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 22/11 (ANTARA) - Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat membuka posko pengaduan di Bunderan Tugu Degulis Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kamis, seputar penyelenggaraan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013.

Menurut Humas Solmadapar, Nur Hadi, usai bersama puluhan mahasiswa dari Solmadapar Kalbar berunjuk rasa di depan Kantor KPUD Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, posko tersebut untuk menampung keluhan masyarakat yang selama ini tidak tersalurkan dengan baik melalui lembaga pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

"Banyak masyarakat yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap), intimidasi terhadap rakyat, maupun kasus lain yang muncul tetapi tidak ada penyelesaiannya," kata Nur Hadi.

Solmadapar sendiri menyatakan untuk tidak memilih satupun dari empat pasang calon yang maju dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Salah satu alasan karena para calon tersebut terkait kasus hukum masalah korupsi.

Solmadapar juga menilai telah terjadi pendoktrinan primordialisme kepada rakyat yang berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) selama pelaksanaan Pemilu kepala daerah di Kalbar.

Visi misi yang disampaikan sulit dan terkesan membohongi masyarakat sehingga rakyat Kalbar tidak perlu reaktif terhadap siapa pun yang terpilih. "Sebaiknya, rakyat merapatkan barisan untuk oposisi selamanya kepada pemerintah terhadap siapapun yang terpilih," katanya.

Usai unjuk rasa Solmadapar, belasan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar juga melakukan aksi serupa di tempat yang sama.

Mereka menuntut Pemilu Gubernur susulan untuk pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat terkendala persoalan administrasi sebab kacaunya sistem pendataan penduduk.

Selain itu, AMPD Kalbar meminta adanya tindak lanjut dari KPUD Kalbar mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan mengingat angka tidak memilih yang tinggi serta masyarakat yang tidak terdata.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai partisipasi warga di kawasan pesisir Kalimantan Barat mengikuti Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 terbilang rendah, yakni berkisar 60-70 persen.

Menurut Ketua KIPP Kalimantan Barat, Johny Rudwin saat dihubungi, Rabu (21/11), hal itu terlihat dari kajian terhadap hasil sementara Pemilu Kalbar. Ia menambahkan, angka tersebut lebih rendah dibanding masyarakat di daerah pehuluan yang tingkat partisipasinya antara 90 - 95 persen.

Kamis, 22 November 2007

HASAN KARMAN - EDY R YACOUB PEMENANG PEMILU KOTA SINGKAWANG

Pontianak, 23/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Singkawang dalam rapat pleno di Singkawang, Jumat, menetapkan pasangan Hasan Karman - Edy R Yacoub sebagai pemenang Pemilu Walikota-Wakil Walikota Singkawang Periode 2007-2012.

Pasangan yang diusung Partai Indonesia Baru dan Partai Persatuan Pembangunan itu, mendapat 36.103 suara atau 41,8 persen dari total 86.294 suara sah. Angka itu lebih banyak dibanding incumbent Awang Ischak - Raymundus Sailan dengan 30.706 suara yang diusung Partai Golkar, PAN, PSI, PBR, PPDI dan PNBK.

Pemilu Walikota-Wakil Walikota Singkawang diikuti lima pasangan calon. Tiga pasangan lain yakni Darmawan-Ignatius Apui mendapat 13.716 suara, Suyadi Wijaya - Bong Wui Khong 3.006 suara, dan Syafei Djamil - Felix Periyadi 2.763 suara.

Anggota KPUD Kota Singkawang, Solling saat dihubungi mengatakan, pengajuan nama pasangan pemenang ke DPRD Kota Singkawang akan dilakukan pada Senin (26/11).

KPUD Kota Singkawang juga menunggu dalam tenggat waktu tujuh hari kemungkinan adanya gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

"Kalau tidak ada masalah, DPRD Kota Singkawang akan menyampaikan nama terpilih ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalbar," katanya. Pelantikan Walikota-Wakil Walikota Singkawang dijadwalkan pada 17 Desember 2007.

Solling mengakui, menjelang masa penetapan cukup banyak tekanan dari massa terutama pendukung pasangan incumbent yang tidak puas dengan hasil tersebut.

Namun, lanjutnya, KPUD Kota Singkawang tetap berpegang kepada aturan perundang-undangan dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilu. "Termasuk tentang ketidakpuasan pasangan atau pihak lain terhadap hasil Pemilu," kata Solling.

Situasi Kota Singkawang yang berjarak 145 kilometer sebelah utara Kota Pontianak itu dilaporkan cukup kondusif meski sempat diramaikan dengan aksi massa menuntut pemilu ulang. Alasannya, diduga banyak terjadi kecurangan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Senin, 19 November 2007

CORNELIS - CHRISTIANDY MENANG DI DELAPAN KABUPATEN

Pontianak, 18/11 (ANTARA) - Calon Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, di Pontianak, menyatakan berdasarkan penghitungan suara yang diperoleh dari beberapa sumber di lembaga pemerintah, ia dan pasangannya, Christiandy Sanjaya, telah menang di delapan kabupaten/kota dalam pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Sementara hasil perolehan suara yang didata tim Kampanye Cornelis - Christiandy Sanjaya, perolehan suara mencapai 924.418 suara pemilih, sedangkan pasangan Usman Ja'far - LH Kadir 646.080 suara, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong 332.279 suara, dam M Akil Mochtar - AR Mecer 200.983 suara.

"Kami sudah memeroleh dukungan suara mencapai 43,94 persen. Kami menang di delapan kabupaten/kota," kata Cornelis saat memberikan keterangan pers, Minggu. Delapan daerah pemilihan yang dimaksudkannya itu yakni Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Kota Singkawang.

Sedangkan pasangan incumbent, UJ-LHK menang di tiga daerah pemilihan yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Satu daerah pemilihan lain, Kabupaten Ketapang, dikuasai oleh pasangan Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong).

"Menurut kami data tersebut sudah final, karena dalam pengumpulan data tidak hanya menggunakan satu sumber melainkan dari banyak sumber resmi," kata Cornelis yang juga ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalbar periode 2005-2011.

Kepada wartawan ia menyatakan, kunci sukses meraih kemenangan itu, karena semangat dari jargonnya, "Bersatu Kita Menang". Jargon itu ia peroleh dengan memahami ideologi negara, Pancasila, dan UUD 1945. Makna dari sila-sila yang ada, sla pertama dan ketiga, kemudian menggali nilai yang terkandung dalam UUD 1945, yakni kesejahteraan rakyat.

"Itulah yang memunculkan kalimat 'bersatu kita menang'. Sehingga bukan asal saja," katanya.

Cornelis juga menyatakan, kemenangan Cornelis - Christiandy Sanjaya, merupakan kemenangan partai (PDI Perjuangan) dan koalisi rakyat.

"Kalau tidak ada dukungan partai dan rakyat, kami tidak akan mampu melawan incumbent," katanya, juga menyebut, kemenangan itu karena peran Tuhan yang sangat besar. "Kemenangan ini adalah mukjizat," katanya.

Ia kemudian berpesan berpesan kepada mendukung dan simpatisannya agar tetap menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi isu yang menyesatkan.

Pengalaman ia menangani 9 kali pemilihan umum, dan dua kali pemilihan kepala daerah membuat Cornelis mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

Sementara keputusan untuk berpasangan dengan Christiandy Sanjaya yang beretnis Tionghoa, sehingga sangat berbeda dengan tiga pasangan calon gubernur lainnya, Cornelis menyatakan hal itu bukan menjadi landasannya.

"Ia (Christiandy Sanjaya) adalah seorang pendidik dan menguasai masalah ekonomi. Sedangkan saya menguasai urusan pemerintahan dan politik. "Dalam pemilihan, bukan hati nurani. Tetapi berdasarkan tingkat rasionalitas yang tinggi," katanya.

Pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar 2008-2013 yang berlangsung 15 November lalu, diikuti oleh empat pasangan calon, terdiri dari urut satu (incumbent) Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, dua Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, tiga M Akil Mochtar - AR Mecer, empat Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Sabtu, 17 November 2007

APARAT KEPOLISIAN BERSIAGA DI PEMILIHAN ULANG TPS 051

Pontianak, 17/11 (ANTARA) - Puluhan aparat keamanan berseragam maupun tidak bersiaga di TPS 051, kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat, Sabtu, saat dilangsungkan pencoblosan ulang pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalimantan Barat karena pembengkakan jumlah pemilih.

Dari pengamatan ANTARA di Pontianak, pemilihan ulang tersebut masih berlangsung dan sudah sekitar 90 orang menggunakan hak suarannya. Sebanyak enma mobil patroli stand by di lokasi TPS tersebut di Jalan Pelabuhan Rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, setelah mendapat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu, memutuskan melakukan pemilihan ulang di TPS 051 RT01/RW27 tersebut karena terjadi pembengkakan data pemilih.

Pada pemilihan Kamis (15/11) sebanyak 380 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) telah menggunakan hak pilihnya, namun Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) memberikan izin 43 warga yang tidak memiliki kartu pemilih dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

Ketua KPPS Khairuddin, mengaku telah keliru memahami pengumuman KPU bahwa pemilih yang telah masuk DPT namun tidak memiliki kartu pemilih dan undangan boleh menggunakan hak pilihnya, dan bukan warga yang tidak termasuk dalam DPT.

Ketua Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara KPUD Kota Pontianak, Sujadi di Pontianak, Kamis, mengatakan KPU Daerah Kota Pontianak mengeluarkan surat edaran No 270/327/KPU-Kota tanggal 12 Nopember 2007 salah satu isinya pemilih yang tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) tidak dapat/dilarang melakukan pemberian suara.

Menurut Sujadi, pemberian surat undangan terhadap warga yang tidak terdaftar itu karena ketidaktahuan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 051. "Ketua KPPS di TPS itu mengaku baru mengetahui surat edaran dari KPUD setelah diberitahu salah seorang pemantau," katanya.

Namun KPUD tidak melanjutkan kasus itu ke proses hukum karena dinilai tidak ada unsur kesengajaan. Ketua KPPS dimaksud merupakan pengganti dari ketua sebelumnya yang menjelang hari pemungutan suara mengundurkan diri.

Ketua KPPS yang baru itu tidak mengikuti pelatihan menjelang pemungutan suara dari KPU sehingga tidak mengetahui aturan lengkap seputar pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

Menurut Sujadi pemungutan ulang disepakati dilakukan dua hari sesudahnya karena ada mekanisme yang harus dijalani. "KPPS harus mengundang kembali warga. Selain itu, besok (Jumat) waktu yang singkat sehingga disepakati supaya dilakukan pada Sabtu," katanya.

Tertundanya hasil di TPS 051 ikut mempengaruhi jadwal rapat pleno KPUD Kota Pontianak tentang rekapitulasi suara pemilih.

Sebelumnya, KPUD Kota Pontianak menjadwalkan rapat pleno akan dilakukan Jumat (16/11) sekitar pukul 14.00 WIB. Jadwal tersebut kemudian diubah menjadi Minggu (18/11) pukul 09.00 WIB.

TIM CORNELIS - CHRISTIANDY NYATAKAN MENANGI PEMILU GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Tim Kampanye Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC) mengklaim hingga Jumat pukul 17.13 WIB pasangan tersebut telah mengumpulkan 871.826 suara atau 43,20 persen dari total 2,018 juta pemilih sehingga patut dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

Sementara untuk pasangan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) hanya mengumpulkan 633.042 suara atau 31,36 persen.

Ketua Tim Kampanye CC, Thomas Alexander kepada wartawan di Pontianak, Jumat malam, mengatakan, hasil itu diperoleh setelah melihat penghimpunan data yang dilakukan tim mereka, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu unggul di delapan daerah pemilihan.

Delapan daerah pemilihan itu yakni Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Kota Singkawang.

Sedangkan UJ-LHK di tiga daerah pemilihan yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Satu daerah pemilihan lain, Kabupaten Ketapang, direbut oleh pasangan Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong). OSO - Lyong mengumpulkan 323.606 suara secara keseluruhan.

Pasangan Akil Mochtar - AR Mecer (AM), berada di nomor buncit dengan perolehan secara keseluruhan 189.866 suara.

"Angka rekapitulasi ini masih sementara karena terus diperbarui oleh tim kampanye yang ada di tiap TPS (tempat pemungutan suara)," katanya.

Anggota Tim Kampanye CC, Makarius Sintong mengatakan, untuk memperoleh data tersebut, mereka mengerahkan sedikitnya 30 ribu orang. Mekanismenya, satu orang ada di tiap TPS sebagai saksi, juga di tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Data yang diperoleh di tiap TPS kemudian disampaikan ke seksi penghitungan suara tingkat desa, kecamatan untuk selanjutnya dikirim melalui faksimil ke tim kampanye tingkat provinsi.

"Mekanisme ini membuat data yang diperoleh lebih cepat diketahui dibanding KPU," kata Makarius Sintong.

Ia menambahkan, angka untuk pasangan CC kemungkinan terus bertambah karena masih ada TPS di basis pendukung yang belum mengirimkan datanya. Selain itu, kacaunya pendataan pemilih membuat banyak warga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

"Tetapi secara keseluruhan pelaksanaan pemilu gubernur secara langsung untuk pertama kalinya di Kalbar ini sudah cukup baik," kata Makarius Sintong.

Tingkat partisipasi pemilih sekitar 70 persen dari total pemilih yang terdata sebanyak 2,93 juta orang. Menurut Mickael Jeno, anggota Tim Kampanye CC, angka tersebut cukup representatif mengingat kondisi Kalbar yang belum seluruhnya terjangkau serta terbatas infrastruktur.

"Dibanding DKI Jakarta yang jauh lebih lengkap dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 60 persen, untuk Kalbar angka itu telah mewakili," kata Mickael Jeno.

Ia berharap, KPU Daerah Kalbar tidak berlama-lama dalam menetapkan calon terpilih untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan. KPU Daerah Kalbar menjadwalkan rapat pleno penetapan calon terpilih pada Senin, (27/11).

Jumat, 16 November 2007

AKIL MOCHTAR LEGOWO HASIL PEMILU GUBERNUR KALBAR


Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Kandidat Gubernur Kalimantan Barat, M Akil Mochtar, menyatakan siap menghormati keputusan terhadap siapapun yang dipilih rakyat untuk menjadi kepala daerah selama lima tahun, 2008-2013.

"Menang harus bermartabat. Kalah pun harus terhormat," kata Akil di kediamannya, Pontianak, Jumat. Akil yang masih menjabat anggota Komisi III DPR RI itu berpasangan dengan aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Anselmus Robertus (AR) Mecer.

Ia mengatakan, bertarung di pemilihan kepala daerah ibarat sebuah pertandingan dimana harus ada yang menang dan kalah. Saat ini, lanjutnya, semua pihak harus menjaga nilai-nilai yang sudah dipupuk agar tidak terjadi konstraksi politik.

"Karena Kalbar merupakan bagian dari negara kesatuan yang harus dijaga dan dipelihara. Ini merupakan pesan moral yang harus dipertahankan," katanya.

Sementara terhadap calon terpilih, ia meminta agar pembangunan manusia lebih diutamakan mengingat Kalbar hingga kini masih miskin.

"Apapun program calon yang menang, kemampuan masyarakat harus ditingkatkan. Tetapi jangan mengutamakan pembangunan fisik," kata Akil Mochtar.

Menurut dia, pembangunan fisik seperti infrastruktur merupakan hal yang rutin. Namun pembangunan mental dan kerohanian sering dilupakan padahal keduanya harus seimbang.

Akil Mochtar dan AR Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB), yakni gabungan Partai Pelopor, PBB, PPDK, PNBK, PKPI, PPDI PPNUI dan PSI dengan total perolehan suara pada Pemilu 2004 sebesar 15,08 persen.

PASANGAN CORNELIS-CHRISTIANDY SEMENTARA UNGGUL DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Hasil penghitungan sementara Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 hingga Jumat, pukul 15.00 WIB, pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC) unggul dengan raihan 317.849 suara.

Sementara terbanyak kedua diraih pasangan Osman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong) dengan perolehan 111.013 suara, diikuti incumbent Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) 110.179 suara dan Akil Mochtar - AR Mecer (AM) 60.544 suara.

Secara keseluruhan, sudah terhimpun sebanyak 599.585 suara dari lima kabupaten yakni Bengkayang, Landak, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang. Untuk sementara, CC unggul di kelima kabupaten tersebut. Keunggulan mutlak pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu di daerah pemilihan Kabupaten Landak, tempat Cornelis menjabat sebagai bupati.

Di kabupaten tersebut, pasangan itu mendapat 154.812 suara, jauh di atas pesaingnya, UJ-LHK 8.692 suara, OSO-Lyong 9.284 suara dan AM 6.941 suara.

Namun versi Koalisi Harmoni, UJ-LHK masih memimpin sedikit di atas CC. "Dari 60 - 70 persen data yang sudah dihimpun Koalisi Harmoni, UJ-LHK masih unggul dengan kisaran 37,65 persen sedangkan CC 35,89 persen," kata Ketua Koalisi Harmoni, Zulfadhli.

Untuk dua pasangan lainnya yakni OSO-Lyong 16,96 persen dan AM 9,5 persen. Zulfadhli menambahkan, pihaknya masih mengharapkan penambahan suara dari sejumlah basis pendukung seperti Kabupaten Ketapang, Sambas, Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak.

BANYAK WARGA PONTIANAK KECEWA TAK IKUT MEMILIH GUBERNUR


Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Sejumlah warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang masuk dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum 2004, menyatakan tidak bisa ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur yang berlangsung Kamis (15/11) karena tidak mendapat kartu pemilih dan undangan.

Andreas Acui Simanjaya, di Pontianak, Jumat, menyatakan telah terdaftar sebagai pemilih tetap, tetapi ternyata tidak memeroleh kartu pemilih dan undangan saat hendak mengikuti pemilihan gubernur.

"Saya kecewa tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan gubernur," kata Acui yang juga Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kalbar.

Masalah serupa juga dialami seorang wartawan, Nur Iskandar. Pada pemilihan umum 2004 lalu, ia terdaftar sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) di Jalan KH Wahid Hasyim. Namun kemudian pindah rumah di Jalan Parit Haji Husin II.

Saat mengecek apakah telah terdaftar sebagai pemilih, ketua RT setempat menyatakan sudah lengkap. Namun pada kenyataannya, ia tidak memeroleh kartu pemilih dan undangan.

Kondisi yang sama juga dialami keluarga besar Muryadi yang tinggal di Jl Parit Haji Husin II. Sebanyak tujuh anggota keluarganya tidak dapat memilih karena tak memiliki kartu pemilih.

Sementara sehari menjelang pemilihan gubernur pada 15 November, Ketua KPUD Provinsi Kalbar, Aida Mochtar menyatakan sesuai Pasal 15 dan 16 ayat i sampai 13 Peraturan Pemerintah No. Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 3 ayat 1 sampai 3 Peraturan KPU No. 6 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Pilkada yang isinya apabila wara yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tidak mendapat kartu pemilih dan undangan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Namun adanya pemberitahuan Ketua KPU tersebut, menurut warga sudah terlambat dan kurang sosialisasi. sehingga hanya sebagian kecil yang menggunakan hak pilihnya tanpa disertai kartu pemilih dan undangan.

Proses pemilihan gubernur Kalbar diikuti 2.925.018 pemilih dari sekitar 4,9 juta penduduk Kalbar. Penyelenggara pemilu kepala daerah menyediakan 9.654 tempat pemungutan suara (TPS) di 14 kabupaten/kota.

Pemilihan gubernur periode 2008-2013 tersebut diikuti empat pasangan calon, terdiri atas nomor urut satu Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, dua Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, tiga M Akil Mochtar - AR Mecer, dan empat Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Pasangan UJ-LHK dan Cornelis - Christiandy, hingga berita ini ditulis bersaing ketat dalam memeroleh dukungan suara pemilih.

PASANGAN UJ-LHK DAN CORNELIS-CHRISTIANDY BERSAING DALAM PEROLEHAN SUARA


Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Pasangan calon gubernur Kalimantan Barat, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) dan Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC) bersaing ketat dalam memeroleh dukungan suara dari 2.925.018 pemilih.

Data yang diperoleh ANTARA Pontianak, Jumat, melalui hasil penghitungan cepat (quick count) Koalisi Harmoni -- pengusung UJ-LHK -- pasangan tersebut memeroleh dukungan suara 39,58 persen.

Sementara tiga pasangan lainnya, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (Oso-Lyong) memeroleh 14,14 persen, M Akil Mochtar - AR Mecer (AM) memeroleh 9,66 persen dan pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya memeroleh 36,62 suara.

Perolehan suara melalui metoda cepat itu dengan menggunakan sampling acak pada 300 desa.

Sementara menurut penghitungan cepat versi Harian Equator Pontianak, pasangan CC lebih unggul dengan perolehan suara 47,91 persen, UJ-LHK 32,30 persen, OSO-Lyong 11,49 persen dan AM 8,31 persen.

Ketua Koalisi Harmoni, Zulfadhli kepada wartawan di Pontianak, Kamis malam menyatakan dengan hasil itu, mereka optimis pasangan yang mereka usung tersebut akan terpilih menjadi Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Koalisi Harmoni merupakan gabungan delapan partai yakni Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, PBR, PDS dan Partai Merdeka yang mengusung Usman Ja'far - LH Kadir.
Zulfadhli mengatakan, perhitungan cepat tersebut mengambil data suara pemilih hingga pukul 17.00 WIB dari 300 desa yang tersebar di seluruh Kalbar baik di kawasan pesisir maupun pedalaman.

"Desa yang diambil datanya merupakan representasi dari kondisi Kalbar secara umum baik sosial, budaya dan politik," katanya.

Ia menegaskan, meski perhitungan cepat tersebut menunjukkan Usman Ja'far - LH Kadir unggul, namun Koalisi Harmoni tetap mengacu kepada keputusan KPU Kalbar dalam menetapkan pasangan terpilih.

Sementara data yang diperoleh dari Kabupaten Pontianak pada pukul 00.00 WIB, pasangan UJ-LHK memeroleh dukungan 112.274, OSO-Lyong 52.159, AM 18.498, CC 52.971 pemilih.

UJ-LHK SEMENTARA RAIH 52,87 PERSEN SUARA DI KABUPATEN SAMBAS

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Pasangan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) untuk sementara meraih 52,87 persen suara di Kabupaten Sambas dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013.

Berdasarkan data dari Desk Pilkada Kabupaten Sambas, Kamis malam, sebanyak 123.739 suara dari total 361.323 pemilih tetap di kabupaten tersebut telah terhimpun.

UJ - LHK mengumpulkan 65.418 suara, kemudian Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO - Lyong) 26.567 suara (21,48 persen), Akil Mochtar - AR Mecer (AM) 16.903 suara (13,66 persen), Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC) 14.851 suara (12 persen).

Pengamatan ANTARA di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Tebas, UJ-LHK mendapat 8.818 suara, OSO - Lyong 2.950 suara, AM 2.579 suara dan CC 3.678 suara. Kertas suara rusak atau tidak sah 152 lembar.

Sedangkan di sejumlah TPS di Kota Sambas, antara UJ-LHK dan OSO-Lyong cukup merata. Di TPS 003 Desa Sebayam misalnya, OSO-Lyong mendapat 127 suara, diikuti UJ-LHK 116 suara, CC 17 suara dan AM 14 suara. Di TPS 002 Desa Tumuk Manggis, UJ-LHK 120 suara, OSO-Lyong 108 suara, AM 44 suara dan CC empat suara.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu "kantung gemuk" kandidat untuk meraih suara maksimal di Pemilu Kalbar. Kabupaten Sambas tercatat memiliki pemilih terbanyak ketiga setelah Kabupaten Pontianak (503.810 jiwa) dan Kota Pontianak (370.060 jiwa).

PEMUNGUTAN SUARA SATU TPS DI KOTA PONTIANAK DIHENTIKAN

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Pemungutan suara Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat di TPS 051 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kamis pukul 12.00 WIB, dihentikan untuk diulang kembali pada Sabtu (17/11) pagi.

Ketua Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara KPUD Kota Pontianak, Sujadi di Pontianak, Kamis, mengatakan, terdapat 43 warga yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPT) namun mendapat surat undangan dan memberikan suaranya di TPS tersebut.

KPU Daerah Kota Pontianak sudah mengeluarkan surat edaran No 270/327/KPU-Kota tanggal 12 Nopember 2007 salah satu isinya pemilih yang tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) tidak dapat/dilarang melakukan pemberian suara.

Menurut Sujadi, pemberian surat undangan terhadap warga yang tidak terdaftar itu karena ketidaktahuan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 051. "Ketua KPPS di TPS itu mengaku baru mengetahui surat edaran dari KPUD setelah diberitahu salah seorang pemantau," katanya.

Namun KPUD tidak melanjutkan kasus itu ke proses hukum karena dinilai tidak ada unsur kesengajaan. Ketua KPPS dimaksud merupakan pengganti dari ketua sebelumnya yang menjelang hari pemungutan suara mengundurkan diri.

"Sayangnya, Ketua KPPS yang baru itu tidak mengikuti pelatihan menjelang pemungutan suara dari KPU sehingga tidak mengetahui aturan lengkap seputar pemungutan dan perhitungan suara di TPS," kata Sujadi.

Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan kemudian merekomendasikan agar dilakukan pemungutan ulang. Di TPS 051 Kelurahan Sungai Beliung terdapat 380 pemilih sesuai DPT yang diumumkan.

Ia menambahkan, pemungutan ulang akhirnya disepakati dilakukan dua hari sesudahnya karena ada mekanisme yang harus dijalani. "KPPS harus mengundang kembali warga. Selain itu, besok (Jumat) waktu yang singkat sehingga disepakati supaya dilakukan pada Sabtu," katanya.

Tertundanya hasil di TPS 052 ikut mempengaruhi jadwal rapat pleno KPUD Kota Pontianak tentang rekapitulasi suara pemilih. Sebelumnya, KPUD Kota Pontianak menjadwalkan rapat pleno akan dilakukan Jumat (16/11) sekitar pukul 14.00 WIB. Jadwal tersebut kemudian diubah menjadi Minggu (18/11) pukul 09.00 WIB.

"Dengan catatan, tidak ada kendala dalam proses perhitungan suara di kecamatan," kata Sujadi. Sementara mengenai jumlah warga yang tidak dapat memilih, ia memperkirakan berkisar dua ribu hingga tiga ribu orang.

Menurut Sujadi, angka itu lebih rendah dari prediksi awal yakni 20 persen dari total pemilih di Kota Pontianak yang jumlahnya 370.060 jiwa yang tersebar di 754 PTS.