WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Rabu, 28 November 2007

KOALISI HARMONI TOLAK HASIL REKAPITULASI SUARA DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Koalisi Harmoni, pengusung incumbent (pejabat yang sedang berkuasa) Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013, menolak rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar dalam rapat terbuka di Pontianak, Senin.

"Sebelum tenggat waktu tiga hari untuk pengajuan gugatan seputar hasil pemilu berakhir, Koalisi Harmoni akan melaporkan akumulasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilu Kalbar ke MA (Mahkamah Agung) atau KPU Pusat," kata Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Luthfie Abdul Hadi di Pontianak, Senin.

Luthfie didampingi Syarif Abdullah yang juga Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Ketua Bidang Advokasi Koalisi Harmoni Ali Said dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahmi, salah satu partai di Koalisi Harmoni.

Koalisi Harmoni merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Namun, dalam rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kalbar, Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir hanya meraih 659.279 suara. Angka tersebut dibawah pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan dengan raihan 930.679 suara.

Menurut Luthfie, permasalahan selama tahapan Pemilu tersebut diantaranya data pemilih yang tidak akurat dan intimidasi terhadap masyarakat serta saksi dari Koalisi Harmoni di daerah tertentu sehingga mereka tidak dapat mengawasi proses pemungutan suara.

"Tingkat partisipasi pemilih di daerah pedalaman atau pehuluan yang tinggi yang lebih tinggi dibanding daerah pesisir menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres terutama dalam pelaksanaan pemilihan," kata Luthfie.

Bahkan, lanjutnya, ia mendapat laporan adanya kartu pemilih yang dimanfaatkan untuk memilih salah satu pasangan.

Syarif Abdullah menambahkan, Kota Pontianak merupakan acuan pelaksanaan pemungutan suara. Dengan kelengkapan sarana dan kemudahan transportasi maupun layanan umum, tingkat partisipasi pemilih di Kota Pontianak hanya 67,10 persen atau 248.320 orang dari total 370.000 warga yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Namun, di daerah pedalaman maupun pehuluan yang kondisinya jauh lebih sulit dibanding Kota Pontianak atau kota pesisir di Kalbar, tingkat partisipasinya amat tinggi," kata Syarif Abdullah.

Ia mencontohkan Kabupaten Landak dimana dari 228.030 warga yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 212.957 warganya memberikan hak pilih atau 93,39 persen. Di kabupaten tersebut, Cornelis - Christiandy meraih 180.601 suara atau 73,74 persen.

Luthfie mengatakan, terhadap berbagai temuan dan indikasi pelanggaran selama Pemilu Kalbar, Koalisi Harmoni telah menyampaikannya ke Panitia Pengawas (Panwas) namun tidak ada penanganan lebih lanjut.

Lutfhie sendiri mengaku telah menyiapkan saksi-saksi yang mendukung temuannya itu serta sebagai dasar untuk melapor ke KPU Pusat atau MA.

Sementara Abdurrahmi mengeluhkan kinerja Panwas terutama di tingkat kabupaten/kota. Menurut dia, cukup banyak laporan seputar pelanggaran dalam Pemilu ke Panwas kabupaten/kota. "Tetapi anehnya, laporan-laporan tersebut tidak sampai ke Panwas provinsi," katanya.

Pihaknya juga menduga adanya kenaikan jumlah pemilih secara tidak rasional di beberapa kabupaten di Kalbar menjelang pemungutan suara.

Ali Said menambahkan, temuan lain dari Koalisi Harmoni, adanya sejumlah warga mengaku telah memilih saat Pemilu Presiden dan Legislatif 2004 tetapi tidak terdaftar pada Pemilu Kalbar. "Padahal, data untuk Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur yang digunakan merupakan pemutakhiran DP4 (Data Penduduk dan Potensi Pemilih)," kata Ali Said.

Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, meski rekapitulasi suara telah dilakukan, tetap tersedia "ruang" terhadap pihak yang tidak menerima hasil tersebut untuk menyampaikan gugatan ke MA melalui Pengadilan Tinggi (PT) setempat.

Sebelumnya, dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat tentang perolehan suara sah di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, empat saksi dari empat pasangan calon menyatakan menerima hasil tersebut. Keempat saksi tersebut yakni M Ali M Nur untuk Usman Ja'far-LH Kadir, Mayjend (Purn) Yahya Sacawiria untuk Oesman Sapta-Ignatius Lyong, Silvanus Sungkalang untuk pasangan Akil Mochtar - AR Mecer, dan Agustinus untuk Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Menanggapi hal itu, Luthfie menegaskan bahwa pernyataan M Ali M Nur menerima hasil rekapitulasi adalah untuk suara yang tertera sesuai versi KPUD Kalbar. "Tetapi karena di dalam proses Pemilu Kalbar sendiri banyak kecurangan dan pelanggaran, Koalisi Harmoni memutuskan belum menerima. Ada langkah-langkah hukum yang akan ditempuh," kata Luthfie.

Saksi dari pihak Usman Ja'far-LH Kadir juga tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi suara tersebut sebagai bentuk penolakan.

Tidak ada komentar: