WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Rabu, 28 November 2007

POLEMIK PEMILIHAN LANGSUNG, BUAH "KESEMRAWUTAN" DATA KEPENDUDUKAN

Oleh Teguh Imam Wibowo

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2008-2013 memasuki babak akhir. Kemenangan tampaknya sudah di depan mata untuk pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan.

Rekapitulasi perolehan suara sah yang dilakukan KPUD Kalbar di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin, menunjukkan pasangan tersebut meraih 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah.

Suara yang diperoleh Cornelis itu jauh di atas pasangan incumbent, Usman Ja'far - LH Kadir dengan 659.279 suara atau 30,94 persen. Pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong meraih 335.368 suara (15,74 persen), sedangkan Akil Mochtar - AR Mecer memperoleh 205.763 suara (9,66 persen).

Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah untuk masyarakat Kalbar secara keseluruhan berjalan cukup lancar. Sebagai bekas daerah konflik, kekhawatiran pecahnya konflik antarpendukung kandidat, sejauh ini tidak terbukti, meski suhu politik memanas.

Mengutip ucapan para kandidat saat debat publik di Hotel Santika, Pontianak, Minggu (11/11), masyarakat Kalbar sudah jenuh dan capai dengan konflik, sehingga diyakini tidak terulang kembali.

Masyarakat Kalbar harus diakui kali ini sudah cukup dewasa. Namun hal itu tidak diimbangi oleh kinerja lembaga pelaksana, pengawas maupun pemerintah. Keluhan masyarakat terutama pada proses pendataan penduduk sebelum termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

KPUD Kalbar menyatakan, warga Kalbar yang tercantum di DPT sebanyak 2.954.031 orang. Hingga rekapitulasi berakhir, yang menggunakan hak pilihnya 2.165.549 orang, dan sisanya yakni 788.482 orang, tidak memilih. Atau, tingkat partisipasinya 73,3 persen.

Namun, sulit untuk menglasifikasikan mengapa mereka tidak memilih, apakah memang tidak menggunakan hak pilih, namanya tercantum namun "orangnya" tidak ada, atau warga yang tidak termasuk di DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Karena itu, tidak heran, bermunculan desakan dari berbagai elemen masyarakat ke KPUD Kalbar, terlepas apakah mereka punya kepentingan terhadap salah satu kandidat atau tidak, terutama mengenai keakuratan data di DPT tersebut.

Desakan itu mengerucut pada keinginan melakukan pemungutan ulang, susulan atau sejenisnya, guna mengakomodir masyarakat yang tidak mendapatkan haknya memilih gara-gara "semrawutnya" pendataan kependudukan.

Koalisi Harmoni, gabungan delapan partai politik yang mengusung Usman Ja'far - LH Kadir, bahkan menolak rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kalbar karena tingkat partisipasi daerah pedalaman dan pehuluan lebih tinggi dari pesisir.

Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Luthfie Abdul Hadi mengatakan, secara rasional, dengan membandingkan kondisi daerah pesisir, untuk pedalaman maupun pehuluan tingkat partisipasinya lebih rendah.

"Kondisi pedalaman dan pehuluan yang akses transportasi, informasi maupun sarana pendukung lainnya terbatas, tetapi tingkat partisipasinya tinggi. Ini tentu tidak logis," kata Luthfie Abdul Hadi.

Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan dugaan adanya pemanfaatan terhadap kacaunya pendataan kependudukan untuk menguntungkan salah satu pasangan di daerah tertentu yang menjadi basis pendukung.


Sejak Dini
KPUD Kalbar sendiri sebenarnya sudah menyadari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyusunan DPT.

Ketua Pokja Sosialisasi KPUD Kalbar, Nazirin, dalam sebuah wawancara singkat di Pontianak, Sabtu (16/6), mengakui bahwa pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu di Kalbar masih menyisakan sejumlah kerawanan, terutama menyangkut administrasi kependudukan.

Salah satu pemicunya karena sistem pendataan penduduk yang belum terpadu sehingga memungkinkan munculnya kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Selain itu, daerah yang rawan pelanggaran administrasi kependudukan di antaranya di perbatasan kabupaten/kota.

Ia menyadari, kejujuran dan independensi petugas pendata juga memegang peranan penting untuk menghindari kecurangan.

Menurut dia, apabila petugas tidak independen, kecenderungan untuk mengabaikan masyarakat yang terkategori pendukung lawan politik, akan lebih kuat.

"Bisa saja muncul pembengkakan jumlah suara atau sebaliknya, banyak yang tidak terdaftar," kata Nazirin, waktu itu.

Ia hanya berharap, publik ikut memantau secara aktif nama-nama yang dipublikasikan untuk menghindari adanya pemilih fiktif karena hasil validasi terhadap perubahan data kependudukan akan dimasukkan ke DPT.

Kecuali Kota Pontianak, kabupaten/kota di Kalbar umumnya masih menggunakan sistem pembuatan KTP yang sudah "uzur". Sebagai contoh, penulis pernah melihat bagaimana mudahnya membuat KTP atau Kartu Keluarga (KK) di Kota Singkawang, kota terbesar nomor dua di Kalbar.

KK dimaksud bahkan cukup ditulis tangan oleh petugas kecamatan dan tak sampai satu hari kerja, sudah jadi. Kalau Kota Pontianak, sudah menggunakan komputerisasi sehingga sulit dipalsukan.

Tidak heran, kalau di Kota Singkawang yang juga melaksanakan Pemilu Walikota - Wakil Walikota Periode 2007-2012, terjadi kerancuan data pemilih.

Kerancuan data pemilih yang ditemukan, misalnya warga yang sudah meninggal tetap mendapat kartu pemilih, kartu pemilih ganda, bayi mendapat kartu pemilih, alamat warga setempat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda.

TPS 051 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, misalnya, terpaksa harus mengulangi pemungutan suara karena Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempersilahkan warga yang tidak termasuk dalam DPT untuk mencoblos.

Secara logika, Ketua KPPS yang juga Ketua RT setempat, ingin mengakomodir warganya yang tidak termasuk di DPT, namun secara aturan hukum tidak dibenarkan.

Di TPS 019 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, ada seorang wanita yang termasuk warga "lama" dan pernah mencoblos pada Pemilu legislatif dan presiden tahun 2004, ternyata namanya tidak terdaftar. Untung wanita tersebut tidak terlalu "ngotot" dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

DPT merupakan akhir dari program pendataan yang dilakukan pemerintah. Sebagai koordinator, tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar harus bertanggung jawab. Namun, Pemprov Kalimantan Barat enggan disalahkan sepenuhnya seputar masih banyaknya kekacauan dalam pendataan pemilih.

"Pendataan pemilih dilakukan bersama antara pemerintah dan KPUD Kalbar sebagai pelaksana. Pemerintah juga luas artiannya, termasuk kabupaten/kota," kata Usman Ja'far, yang ironisnya diusung Koalisi Harmoni itu.

Ia mengatakan, sesuai mekanisme yang berlaku, ada tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap nama-nama yang termasuk dalam daftar pemilih sementara.

Menurut dia, meski warga tidak memiliki kartu pemilih, namun ada kebijakan dari KPUD bahwa yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan identitas diri.

"Yang penting namanya tercantum di daftar pemilih tetap," kata Usman Ja'far.

Ia juga menilai, beragam kekurangan dalam proses pendataan pemilih seolah-olah telah menjadi kebiasaan pada saat menjelang pemungutan suara.

Sementara KPUD sejak awal telah menekankan pentingnya masyarakat atau publik untuk berpartisipasi aktif terutama selama masa validasi data dan pengumuman DPT. Ini menjadikan KPUD sulit untuk terseret secara hukum seandainya banyak warga yang tidak terdaftar di DPT.


Pembuktian Terbalik?
Untuk mengusut 'sengkarutnya' data kependudukan dan kaitannya dengan jumlah pemilih, mungkin salah satunya dengan pembuktian terbalik. Yakni, data di DPT diverifikasi ulang dan disesuaikan dengan surat suara yang digunakan dan hasilnya.

Memang, hal ini membutuhkan waktu yang lama dan investigasi secara mendalam. Tetapi bagi Koalisi Harmoni, tidak menutup kemungkinan hal itu ditempuh demi memenuhi unsur kejujuran. "Kalau perlu, kotak suara dibuka kembali dan diusut ulang untuk memastikan ada kecurangan atau tidak," kata Luthfie.

Menurut versi Koalisi Harmoni, ada sejumlah daerah yang diduga telah melakukan kecurangan di antaranya Kabupaten Landak, Bengkayang, Melawi dan Sintang.

Di Kabupaten Landak, tingkat partisipasi penduduk untuk memilih mencapai 93,39 persen, Kabupaten Sintang 80,71 persen, Kabupaten Melawi 86,4 persen, dan Kabupaten Bengkayang 77,21 persen. Sementara Kota Pontianak hanya 67,10 persen.

Daerah pesisir lain, Kabupaten Pontianak, sebagai daerah dengan pemilih terbanyak, tingkat partisipasinya 65,14 persen, Kabupaten Sambas 61,84 persen, Kabupaten Ketapang 71,42 persen, dan Kota Singkawang 68,39 persen.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kalbar mengakui rendahnya tingkat partisipasi penduduk di kawasan pesisir dibanding pedalaman dan pehuluan dalam Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar. "Ini perlu kajian lebih lanjut," kata Ketua KIPP Kalbar, Jhony Rudwin.

Terlepas dari segala kemungkinan itu, Ketua KPUD Kalbar menilai pelaksanaan Pemilu berlangsung cukup lancar meski ia mengharapkan tingkat partisipasi penduduk yang tinggi.

Terhadap banyaknya jumlah penduduk yang tidak pemilih, ia menyatakan, hal itu termasuk dalam pilihan sadar atau ada faktor lain sehingga mereka tidak menggunakan haknya.

"Dari maraknya keluhan mengenai data penduduk, ini harus menjadi catatan penting untuk pihak terkait supaya memperbaiki keakurasiannya. Agar data tidak menjadi pemicu polemik seputar pemilu," kata Aida Mochtar.

Dan setiap pihak tentunya harus siap menerima konsekuensi sebuah pertarungan, yakni menang atau kalah. Namun tentunya semua pihak harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta mengedepankan kejujuran, keadilan dan keterbukaan.

Semua pihak tentu sepakat, bahwa memulai sesuatu dengan cara yang tidak baik, akan membuahkan hasil yang tidak baik pula.

Tidak ada komentar: