WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Jumat, 28 September 2007

Calon Kepala Daerah Kalbar Antisentimen Etnis


Media Indonesia online
Penulis: Arismunandar

PONTIANAK--MEDIA: Seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat berkomitmen tidak mengeksploitasi persoalan etnis dan perbedaan agama dalam upaya meraih dukungan pemilih.

Selain itu, tidak menggunakan yel-yel atau slogan yang memicu munculnya fanatisme sempit karena dapat

menimbulkan konflik antaretnis dan agama.

Komitmen itu tertuang dalam kesepakatan bersama

antara calon gubernur dan wakil gubernur serta tim kampanye dan pimpinan partai politik, di Pontianak, Jumat (28/9). Kesepakatan yang diprakarsai Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar tersebut bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang aman dan damai. Sebelumnya, kesepakatan serupa antartim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar se-Kota dan Kabupaten Pontianak telah dilakukan pada awal September lalu.

Kepala Polda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak mengatakan suhu politik di Kalbar menjelang kampanye pilkada pada 29 Oktober mendatang semakin menghangat. Hal ini ditandai munculnya selebaran gelap berisikan sentimen terhadap agama dan etnis tertentu, yang berpotensi memecah belah rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pasalnya, Kalbar termasuk daerah yang rentan terhadap konflik etnis.

“Berdasarkan catatan di kepolisian, sejak 1952 hingga 2000 terdapat 16 kali konflik horizontal di Kalbar. Dampak dari konflik itu hingga kini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat karena menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan,” kata Zainal.

Untuk menghindari konflik tersebut, Zainal berharap tim kampanye dapat menjunjung tinggi etika dan mengemas materi kampanye sehingga tidak memicu konflik di masyarakat.

“Isi kesepakatan (memang) bersifat normatif tetapi mengikat semua pihak yang terlibat dalam pilkada. Mulai dari penyelenggara dan pengawas hingga masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalbar Aida Mokhtar menambahkan konflik dalam pilkada kini bukan lagi hanya sebuah potensi, tetapi telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, harus ada kesadaran kuat dari semua lapisan masyarakat Kalbar untuk tidak terpancing dengan isu etnis dan agama yang dapat menghancurkan kehidupan demokrasi.

“Daerah kita memang pernah mengalami konflik etnis. Namun kini mari tunjukan bahwa kita masih masih bisa berdamai dalam keberagaman yang kita miliki,” katanya. (AR/OL-1)

POLDA KALBAR "ALL OUT" KERAHKAN 9.616 PERSONEL AMANKAN PEMILU

Pontianak, 28/9 (ANTARA) - Potensi konflik yang cukup tinggi di Kalimantan Barat membuat Kepolisian Daerah (Polda) akan "all out" dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 dengan mengerahkan 9.616 personel.

"Di dalam tahapan Pemilu ada kerawanan-kerawanan yang perlu diantisipasi bersama terutama saat kampanye dan pemungutan suara," kata Kepala Polda Kalbar, Brigjend (Pol) Zainal Abidin Ishak disela penandatanganan kesepakatan bersama antara calon gubernur, tim kampanye dan ketua partai politik dalam memelihara keamanan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Kalbar, lanjutnya, termasuk daerah di Indonesia yang rentan dengan konflik. Kepolisian mencatat, sejak tahun 1952 hingga 2000 terjadi 16 kali konflik horizontal yang melibatkan kelompok masyarakat dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini.

Ia mengatakan, konflik-konflik tersebut memberikan "luka psikologis" yang sulit disembuhkan.

Sementara untuk penyelenggaraan Pemilu, polisi mengidentifikasi kerawanan sesuai dengan karakteristik daerah dan massa pendukung calon yang berpotensi menimbulkan konflik baik antarpendukung calon maupun dengan penyelenggara Pemilu serta aparat di lapangan.

"Polisi bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran seperti tidak adanya pemberitahuan kampanye maka pelaksanaannya akan dihentikan," kata Kapolda Brigjend Zainal.

Selain itu, disiapkan pula tim khusus dengan melibatkan TNI AD untuk dikirim ke lokasi yang rawan.

Polda Kalbar saat ini juga telah berbenah secara internal diantaranya meningkatkan kemampuan negosiator, pelatihan menembak, pengamanan very important person (VIP), mempersiapkan buku saku mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.

Sedangkan terhadap tim kampanye masing-masing calon, dalam mengemas materi kampanye sebaikan tidak mengeksploitasi etnis, mengangkat perbedaan agama, menjelekkan figur lain serta membuat slogan atau yel-yel yang dapat memancing emosi pendukung tiap calon sehingga memunculkan fanatisme yang sempit tentang etnis maupun agama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, potensi konflik dapat terakumulasi dalam konflik sosial, tindakan destruktif dan anarkis sehingga harus ada upaya antisipasi.

Terkait dengan hal itu, Polda Kalbar memotori kesepakatan bersama antara calon gubernur, tim kampanye dan ketua partai politik untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai, santun dan bermartabat.

Penandatanganan dilakukan oleh keempat pasangan calon gubernur-wakil gubernur, ketua dan sekretaris tim kampanye masing-masing calon, serta unsur Muspida Kalbar.

Isi kesepakatan tersebut diantaranya sepakat untuk memantapkan kondisi keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif guna terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Serta siap untuk menerima dan mendukung kepada calon terpilih, mengamankan massa pendukung dan tidak melakukan perbuatan anarkis, bekerjasama dengan aparat keamanan dalam mewujudkan pemilu damai di Kalbar.

Berdasarkan rapat pleno KPU Kalbar di Pontianak, Senin (24/9), urutan dari pasangan yang akan maju dalam pemilu Kalbar yakni, nomor satu incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandy Sanjaya. (T011/