WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Selasa, 13 November 2007

MUI KALBAR CABUT DUKUNGAN KE KANDIDAT

Pontianak, 13/11 (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat (Kalbar) akhirnya menarik dukungan dari kesepakatan bersama 21 organisasi Islam terhadap pasangan nomor urut satu dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Ketua MUI Kalbar, Ustad H A Rahim Dja'far kepada wartawan di Pontianak, Selasa sore mengatakan, sikap itu diambil dengan berbagai pertimbangan.

"Salah satunya karena permintaan dari Panitia Pengawas (Panwas)," kata Rahim Dja'far di kediamannya.

Selain itu, ia juga mempertimbangkan kemaslahatan umat. Ia mengakui tidak hadir dalam musyawarah berbagai organisasi Islam yang akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama karena tengah mengidap sakit.

Ia ikut menandatangani atas nama MUI Kalbar karena musyawarah tersebut diikuti salah satu ketua.

Rahim Dja'far juga menegaskan bahwa kesepakatan bersama dimana MUI Kalbar ikut menandatangani sebelumnya bukanlah fatwa. "Itu bukan fatwa dari MUI," katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian MUI Amidhan, Senin (12/11) menegur MUI Kalbar yang menyerukan warga memilih pasangan nomor urut satu dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat pada 15 November nanti.

Menurut Amidhan, MUI tidak boleh terlibat politik praktis. Hal itu sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional MUI 2001 di Jakarta.

Keterlibatan MUI Kalbar dalam upaya mendukung salah satu figur dalam pemilihan kepala daerah menimbulkan reaksi keras dan bertentangan dengan semangat MUI sendiri.

Bahkan usai pengukuhan pengurus MUI Kota Pontianak Periode 2006-2011, di Pontianak, Selasa (14 Nopember 2006), A Rahim Dja'far pernah menyatakan agar pimpinan MUI kabupaten/kota dan kecamatan senantiasa mewaspadai terhadap penggunaan fatwa-fatwa keagamaan sebagai "fatwa politik".

Saat itu ia mengatakan, berkaitan dengan akan dilaksanakannya Pilkada Gubernur secara langsung tahun 2007, maka semua kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI, baik tingkat kecamatan, kota maupun provinsi, harus senantiasa berpijak pada tuntunan ajaran agama dan diorientasikan pada kemaslahatan umat Islam, bukan kepada salah satu pemimpin ataupun golongan politik tertentu.

"MUI adalah institusi keagamaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah politik praktis. Sikap tegas dan netral harus tergambar dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, baik berupa fatwa, pernyataan sikap, ataupun himbauan (taushiah) berkaitan dengan Pilkada 2007," kata A Rahim Dja?far, waktu itu.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan). Pemungutan suara dijadwalkan pada Kamis (15/11). Masa kampanye dimulai pada 29 Oktober dan berakhir 11 Nopember.

NAHDLATUL ULAMA HARUS MENJADI PEREKAT PILKADA KALBAR

Pontianak, 13/11 (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat harus menjadi perekat dalam proses pemilihan gubernur dan tidak boleh melakukan pembelaan terhadap calon gubernur.

"NU tidak bisa berpolitik praktis. Pembelaan itu bukan porsi NU, tetapi menjadi porsi partai politik. Jika ada pembelaan, itu adalah kesalahan institusional," kata Ketua PBNU Dr Andi Jamaro, kepada ANTARA di Pontianak menyikapi keputusan Pengurus Wilayah NU Kalbar yang memberikan dukungan kepada salah satu calon gubernur.

Tujuan dari pendirian NU pada 13 Januari 1926, adalah untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut khittahnya, NU harus memfokuskan diri kepada politik kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI dan politik kerakyatan membela rakyat. Bukan memfokuskan diri pada politik kekuasaan atau politik praktis.

Menurut ia, ulama harus menjadi perekat dalam pemilihan kepala daerah. Ulama mesti mengayomi masyarakat, memberikan taushiyah, nasihat untuk saling menghargai. "Tugas ulama bukan membela salah satu calon gubernur," katanya.

Andi menyatakan pada hari ini juga (Selasa) akan mengecek kebenaran adanya dukungan PWNU Kalbar kepada salah satu calon gubernur periode 2008-2013.

"Insya Allah kalau itu memang betul dilakukan PWNU, pasti kami akan mengoreksi," katanya.

Ketua PBNU itu menyatakan bisa saja dukungan PWNU terhadap salah satu calon gubernur Kalbar itu hanya klaim dari pihak tertentu, sementara pengurus PWNU tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya sebanyak 22 organisasi keagamaan, termasuk PWNU Kalbar menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon Gubernur Kalbar yang akan mengikuti pemilihan umum 15 November mendatang. Selebaran mengenai dukungan kepada salah satu calon gubernur itu menyebar hingga ke daerah kabupaten/kota di wilayah Kalbar.

Empat pasangan calon gubernur akan maju dalam Pemilu 15 November terdiri dari H Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (incumbent), H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, HM Akil Mochtar - AR Mecer dan pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Setelah melaksanakan kampanye pada 29 Oktober - 11 November, kini empat pasangan calon tersebut sedang menjalani masa tenang sebelum proses pencoblosan yang diikuti sekitar 2,9 juta pemilih pada 15 November.

MUHAMMADIYAH TEGASKAN TIDAK BERPIHAK KE SALAH SATU CALON

Pontianak, 13/11 (ANTARA) - Persyarikatan Muhammadiyah menegaskan kenetralannya dan organisasi tersebut tidak boleh berpihak atau mendukung salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah karena Muhammadiyah merupakan lembaga dakwah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Kasmir Tri Putra, kepada ANTARA di Pontianak, Selasa, mengenai sikap Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan kandidat dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013.

Menurut Kasmir yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Lampung itu, Muhammadiyah tidak melarang dukungan dari warga Muhammadiyah terhadap siapapun yang maju dalam pemilihan kepala daerah.

"Warga Muhammadiyah dapat menyalurkan aspirasinya kepada calon secara bebas. Namun sebagai organisasi formal, Muhammadiyah jelas tidak berpihak," kata Kasmir.

Ia menambahkan, sebagai persyarikatan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tahun 1912, Muhammadiyah harus menjaga jarak dan kedekatan yang sama dengan lembaga politik. Untuk itu, Muhammadiyah harus mendukung pemilihan kepala daerah dan semua calon.

Sedangkan setiap warga Muhammadiyah bebas mendukung calon dan calon bebas meminta dukungan terhadap warga Muhammadiyah.

"Warga yang akan menentukan suaranya dibilik suara. Dengan didasari siapa calon yang memiliki rekam jejak baik dan bermanfaat bagi kepentingan dakwah," kata Kasmir.

Sementara terhadap sikap PWM Kalbar terkait Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar, Kasmir menyatakan, akan ada tindakan lebih lanjut sesuai garis organisasi. "Kemungkinan, akan ada teguran tertulis," katanya.

Sikap sejumlah organisasi Islam di Kalbar yang mendukung salah satu calon menuai protes dari masyarakat karena dituding telah terlibat dalam politik praktis.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

Pemungutan suara dijadwalkan pada Kamis (15/11) dengan jumlah pemilih sekitar 2,9 juta orang.

TIGA PASANGAN CAGUB KALBAR TIDAK LAPORKAN DANA KAMPANYE

Pontianak, 13/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menyatakan hingga masa kampanye Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 berakhir, dari empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur hanya satu pasangan yang melaporkan sumbangan dana kampanye.

"Tiga pasangan calon gubernur belum melapor hingga hari ini. Hanya pasangan nomor urut tiga yang telah melaporkan sumbangan dana kampanye," kata Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU Kalbar, MS Budi di Pontianak, Selasa.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan). Pemungutan suara dijadwalkan pada Kamis (15/11). Masa kampanye dimulai pada 29 Oktober dan berakhir 11 Nopember.

Berdasarkan pasal 83 ayat (6) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pasangan calon menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye ke KPU dalam waktu satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari setelah masa kampanye berakhir.

Pelaporan dana kampanye tersebut berkaitan dengan sumber sumbangan dana atau bantuan saat kampanye sesuai pasal 85 UU No 32 tahun 2004 yang ancamannya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU daerah.

Pasangan calon dilarang menerima dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, warga negara asing, pemerintah, BUMN dan BUMD, serta penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.

MS Budi sendiri mengakui, dengan tidak dilaporkannya dana kampanye KPU oleh pasangan calon termasuk pelanggaran. "Tetapi nanti akan KPU cek kembali. Untuk rekening dana kampanye, semua pasangan calon sudah memiliki," katanya.