WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Sabtu, 24 November 2007

POLDA KALBAR PERKETAT PINTU MASUK KOTA PONTIANAK

Pontianak, 23/11 (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperketat pintu-pintu masuk menuju Kota Pontianak menjelang rapat pleno pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, periode 2008-2013, di gedung DPRD Kalimantan Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar, Senin mendatang.

"Kami akan melakukannya mulai besok, (Sabtu, 24/11)," kata Direktur Samapta Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi, M Agus Sunaryo, seusai rapat koordinasi pengamanan Rapat Pleno KPUD Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Dijelaskannya, pihak kepolisian akan memperketat titik-titik pintu masuk dari luar Kota Pontianak, di antaranya melalui pintu masuk Terminal Batu Layang, Jalan Sungai Ambawang, pelabuhan dan lain-lain.

Ia mengatakan, pengamanan juga diperketat bagi masyarakat yang ingin mendengar hasil rekapitulasi rapat pleno pengumuman calon Pilgub Kalbar di Gedung DPRD Kalbar.

Ditegaskannya barang siapa yang ketahuan membawa senjata tajam dan senjata api rakitan, kepolisian tidak segan-segan untuk menindak pelaku tersebut.

"Kami berharap masyarakat tidak membawa senjata tajam ataupun senjata api sewaktu akan mendengar hasil rapat pleno tersebut. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyaman untuk kemajuan pembangunan Kalbar dimasa mendatang," kata Agus Sunaryo.

Sedikitnya sekitar 2.300 personel disiagakan untuk pengamanan pengumuman hasil rapat pleno Pilgub Kalbar.

Sementara itu, saat ini situasi keamanan Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya relatif kondusif.

Ia menghimbau, masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan yang tujuannya membuat situasi keamanan Kalbar menjadi tidak aman.

"Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang isinya mengarah kepada upaya mengadu domba suku, agama, ras, dan antargolongan," katanya.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar Brigjen Polisi Zainal Abidin Ishak juga telah memerintahkan kepada aparatnya untuk tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku anarkis dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur.

"Asal sesuai prosedur, tindakan tegas bisa dilakukan kepada seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," katanya.

Polda Kalbar, saat ini sudah berstatus Siaga I sejak Rabu, mulai pukul 00.00 WIB menjelang Pilgub hingga penetapan tersebut dicabut.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut. Di urutan satu, Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), Nomor urut dua adalah Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat).

Nomor urut tiga, yaitu Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen) dan Urutan empat, Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

DESAKAN PEMILU ULANG GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 24/11 (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemuda Kalimantan Barat (FMPKB), Sabtu, menuntut pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar 2008-2013 yang proses pemungutan suaranya berlangsung pada 15 November, untuk diulang karena sarat kecurangan.

Desakan agar dilakukan pemilihan ulang mengemuka pada aksi unjuk rasa yang berlanjut dengan dialog antara FMPKB dan dua anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar, Muhammad Syarifuddin dan Nazirin, di kantor KPUP Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan.

Juru bicara aksi, Andi, menyatakan, kecurangan tersebut, semisal penggelembungan suara, pengumuman hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), serta adanya dukungan 22 organisasi keagamaan yang salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar terhadap salah satu pasangan calon gubernur.

Juga ada intimidasi kepada pemilih, politik uang dan sekitar 33 persen masyarakat yang berhak memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. "Ini terjadi akibat ketidakbecusan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan," kata Andi.

Anggota KPU Kalbar, Nazirin, menyatakan mereka tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar pada Senin dan Selasa (26-27/11). Proses yang sama juga sudah diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

Selain aksi dari FMPKB, sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Amanah Masyarakat Kalbar, juga menuntut hal yang sama.

Namun dalam dialog tersebut, KPU Provinsi Kalbar menyatakan tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilih pada Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar 2008-2013 pada Senin (26/11) depan.

Selain menuntut Pemilu ulang, beberapa hari lalu belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar juga mendatangi kantor KPU tersebut guna menuntut diadakannya Pemilu susulan. Pemilu susulan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat persoalan administrasi karena kacaunya pendataan penduduk.

Saat menerima aksi AMPD, Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menyatakan, adanya pemilih tidak terdaftar dan temuan pelanggaran belum menjadi dasar hukum untuk digelarnya Pemilu susulan.

Pemilu susulan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas setempat. Karena berbagai temuan pelanggaran saat pencoblosan harus diputuskan di tingkat kecamatan. Pencoblosan ulang dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemungutan suara setelah ada rekomendasi dari PPK dan Panwas setempat karena berbagai pelanggaran.

Namun jika ditemukan pelanggaran setelah tenggat waktu tersebut, masyarakat dapat memperkarakan ke pengadilan.