WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Rabu, 28 November 2007

KOALISI HARMONI BATAL MENGGUGAT HASIL PEMILU GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 28/11 (ANTARA) - Koalisi Harmoni, pengusung incumbent (pejabat yang sedang berkuasa) Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir membatalkan rencana untuk menggugat hasil Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 ke KPU Pusat dan Mahkamah Agung (MA).

"Koalisi dan pasangan yang kami usung sepakat untuk menerima hasil rekapitulasi suara maupun penetapan gubernur - wakil gubernur terpilih," kata Ketua Tim Koalisi Harmoni, Zulfadhli usai Aksi Penanaman Serentak Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.

Dalam rapat terbuka mengenai rekapitulasi suara dan rapat pleno yang dilakukan KPUD Kalbar, Usman Ja'far - LH Kadir hanya meraih 659.279 suara. Angka tersebut di bawah pasangan terpilih, Cornelis-Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan dengan raihan 930.679 suara.

Menurut Zulfadhli, pertimbangan utama pembatalan yakni untuk menghindari persoalan baru yang mungkin muncul kalau gugatan tersebut tetap dilanjutkan. "Tetapi terhadap temuan yang kami inventarisir, tetap akan disampaikan ke KPU Pusat dan Daerah sebagai catatan terhadap pelaksanaan Pemilu di Kalbar," kata Zulfadhli.

Zulfadhli yang juga Ketua DPRD Kalbar itu mengharapkan proses peralihan dari Usman Ja'far ke Cornelis berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak.

Sementara Usman Ja'far mengatakan, hasil yang dicapai dalam Pemilu Kalbar tersebut merupakan pilihan rakyat. "Apapun hasilnya, itu keputusan terbaik pilihan rakyat yang harus dihormati," kata Usman Ja'far.

Sebelumnya, Koalisi Harmoni berencana untuk melaporkan akumulasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilu Kalbar ke MA atau KPU Pusat sebelum tenggat waktu tiga hari pengajuan gugatan seputar pemilu berakhir.

Hal itu disampaikan Luthfie Abdul Hadi dan Syarif Abdullah sebagai Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Ketua Bidang Advokasi Koalisi Harmoni Ali Said dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahmi, salah satu partai di Koalisi Harmoni, kepada wartawan di Pontianak, Senin (26/11).

Koalisi Harmoni merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Menurut Luthfie, permasalahan selama tahapan Pemilu tersebut di antaranya data pemilih yang tidak akurat dan intimidasi terhadap masyarakat serta saksi dari Koalisi Harmoni di daerah tertentu sehingga mereka tidak dapat mengawasi proses pemungutan suara.

"Tingkat partisipasi pemilih di daerah pedalaman atau pehuluan yang tinggi yang lebih tinggi dibanding daerah pesisir menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres terutama dalam pelaksanaan pemilihan," kata Luthfie.

Koalisi Harmoni juga sempat menolak hasil rekapitulasi surat suara sah yang dilakukan KPUD Kalbar dengan tidak menandatangani berita acara (BA).

KPUD KALBAR TETAPKAN CORNELIS JADI GUBERNUR TERPILIH

Pontianak, 27/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya ditetapkan sebagai Gubernur - Wakil Gubernur terpilih Kalimantan Barat periode 2008-2013 oleh KPUD Kalbar dalam rapat pleno terbuka di Ruang Serba Guna Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Selasa sore.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, mendapat 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah. Jumlah tersebut mengungguli pasangan 'incumbent' Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir yang hanya meraih 659.279 suara atau 30,94 persen.

Usman Ja'far - LH Kadir diusung Koalisi Harmoni, yakni gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 sebesar 52,41 persen.

Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon. Dua calon lainnya yakni pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong mendapat 335.368 suara (15,74 persen) dan Akil Mochtar - AR Mecer 205.763 suara (9,66 persen).

Total pemilih pada pilkada 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang, pemenang pemilu gubernur ditetapkan dari perolehan suara terbanyak yakni 50 persen plus satu. Namun kalau tidak terpenuhi, maka yang melebihi 25 persen ditetapkan sebagai calon terpilih.

"Untuk Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar, ada dua pasangan calon yang memperoleh suara diatas 25 persen," kata Aida.

Berdasarkan rekapitulasi suara sah dalam rapat terbuka oleh KPUD Kalbar di Pontianak, Senin (26/11), pasangan Cornelis - Sanjaya yang memperoleh suara tertinggi ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih periode 2008-2013.

Keputusan itu tertuang dalam berita acara penetapan yang ditandatangani lima anggota KPUD Kalbar dengan Nomor : 21/BA/KPU/KB/XI/2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Terpilih dalam Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar 2007.

Selain itu, keputusan tersebut juga memperhatikan pasal 89 ayat (1) PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 107 ayat 1-2 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo pasal 95 ayat 1-2 UU No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

USMAN JA'FAR PAMITAN SETELAH KALAH DI PILKADA KALBAR

Pontianak, 27/11 (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Usman Ja'far, "berpamitan" dengan anggota DPRD Kalbar dan pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi setelah hasil penghitungan suara sah pilkada Kalbar memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalbar tentang Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2008 di Pontianak, Selasa, Usman Ja'far menyatakan bahwa penyampaian rancangan tersebut merupakan kesempatan terakhirnya.

"Kontrak sebagai Gubernur Kalbar berakhir tahun ini," kata Usman Ja'far yang berpasangan dengan Laurentius Herman (LH) Kadir itu.

Usman juga menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada anggota Dewan serta seluruh jajaran pemerintahan yang telah bersama-sama melaksanakan APBD Kalbar selama lima tahun.

Sementara terhadap rakyat Kalbar, Gubernur memanjatkan rasa syukurnya karena pelaksanaan Pemilu Gubernur berjalan lancar dan aman. "Selama ini Kalbar dikenal sebagai daerah bekas konflik. Tapi ternyata Pemilu berjalan lancar dan aman," katanya.

Usman Ja'far mengaku gembira dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari publik dalam Pemilu tersebut. Meski mengisyaratkan kekalahan, namun ia mengaku tidak mau mendahului hasil rapat pleno KPUD Kalbar mengenai pemenang Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013 yang rencananya berlangsung sore ini.

"Apapun hasilnya, itu keputusan terbaik pilihan rakyat yang harus dihormati," kata Usman Ja'far.

Mantan direksi di A Latief Group itu juga mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh penyelenggara Pemilu baik di tingkat TPS hingga Provinsi Kalbar serta petugas keamanan yang "all out" menjaga Kalbar sehingga tetap aman.

Rapat terbuka KPUD Kalbar di Pontianak, Senin, memutuskan pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih suara terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta-Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

POLEMIK PEMILIHAN LANGSUNG, BUAH "KESEMRAWUTAN" DATA KEPENDUDUKAN

Oleh Teguh Imam Wibowo

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2008-2013 memasuki babak akhir. Kemenangan tampaknya sudah di depan mata untuk pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan.

Rekapitulasi perolehan suara sah yang dilakukan KPUD Kalbar di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin, menunjukkan pasangan tersebut meraih 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah.

Suara yang diperoleh Cornelis itu jauh di atas pasangan incumbent, Usman Ja'far - LH Kadir dengan 659.279 suara atau 30,94 persen. Pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong meraih 335.368 suara (15,74 persen), sedangkan Akil Mochtar - AR Mecer memperoleh 205.763 suara (9,66 persen).

Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah untuk masyarakat Kalbar secara keseluruhan berjalan cukup lancar. Sebagai bekas daerah konflik, kekhawatiran pecahnya konflik antarpendukung kandidat, sejauh ini tidak terbukti, meski suhu politik memanas.

Mengutip ucapan para kandidat saat debat publik di Hotel Santika, Pontianak, Minggu (11/11), masyarakat Kalbar sudah jenuh dan capai dengan konflik, sehingga diyakini tidak terulang kembali.

Masyarakat Kalbar harus diakui kali ini sudah cukup dewasa. Namun hal itu tidak diimbangi oleh kinerja lembaga pelaksana, pengawas maupun pemerintah. Keluhan masyarakat terutama pada proses pendataan penduduk sebelum termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

KPUD Kalbar menyatakan, warga Kalbar yang tercantum di DPT sebanyak 2.954.031 orang. Hingga rekapitulasi berakhir, yang menggunakan hak pilihnya 2.165.549 orang, dan sisanya yakni 788.482 orang, tidak memilih. Atau, tingkat partisipasinya 73,3 persen.

Namun, sulit untuk menglasifikasikan mengapa mereka tidak memilih, apakah memang tidak menggunakan hak pilih, namanya tercantum namun "orangnya" tidak ada, atau warga yang tidak termasuk di DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Karena itu, tidak heran, bermunculan desakan dari berbagai elemen masyarakat ke KPUD Kalbar, terlepas apakah mereka punya kepentingan terhadap salah satu kandidat atau tidak, terutama mengenai keakuratan data di DPT tersebut.

Desakan itu mengerucut pada keinginan melakukan pemungutan ulang, susulan atau sejenisnya, guna mengakomodir masyarakat yang tidak mendapatkan haknya memilih gara-gara "semrawutnya" pendataan kependudukan.

Koalisi Harmoni, gabungan delapan partai politik yang mengusung Usman Ja'far - LH Kadir, bahkan menolak rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kalbar karena tingkat partisipasi daerah pedalaman dan pehuluan lebih tinggi dari pesisir.

Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Luthfie Abdul Hadi mengatakan, secara rasional, dengan membandingkan kondisi daerah pesisir, untuk pedalaman maupun pehuluan tingkat partisipasinya lebih rendah.

"Kondisi pedalaman dan pehuluan yang akses transportasi, informasi maupun sarana pendukung lainnya terbatas, tetapi tingkat partisipasinya tinggi. Ini tentu tidak logis," kata Luthfie Abdul Hadi.

Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan dugaan adanya pemanfaatan terhadap kacaunya pendataan kependudukan untuk menguntungkan salah satu pasangan di daerah tertentu yang menjadi basis pendukung.


Sejak Dini
KPUD Kalbar sendiri sebenarnya sudah menyadari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyusunan DPT.

Ketua Pokja Sosialisasi KPUD Kalbar, Nazirin, dalam sebuah wawancara singkat di Pontianak, Sabtu (16/6), mengakui bahwa pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu di Kalbar masih menyisakan sejumlah kerawanan, terutama menyangkut administrasi kependudukan.

Salah satu pemicunya karena sistem pendataan penduduk yang belum terpadu sehingga memungkinkan munculnya kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Selain itu, daerah yang rawan pelanggaran administrasi kependudukan di antaranya di perbatasan kabupaten/kota.

Ia menyadari, kejujuran dan independensi petugas pendata juga memegang peranan penting untuk menghindari kecurangan.

Menurut dia, apabila petugas tidak independen, kecenderungan untuk mengabaikan masyarakat yang terkategori pendukung lawan politik, akan lebih kuat.

"Bisa saja muncul pembengkakan jumlah suara atau sebaliknya, banyak yang tidak terdaftar," kata Nazirin, waktu itu.

Ia hanya berharap, publik ikut memantau secara aktif nama-nama yang dipublikasikan untuk menghindari adanya pemilih fiktif karena hasil validasi terhadap perubahan data kependudukan akan dimasukkan ke DPT.

Kecuali Kota Pontianak, kabupaten/kota di Kalbar umumnya masih menggunakan sistem pembuatan KTP yang sudah "uzur". Sebagai contoh, penulis pernah melihat bagaimana mudahnya membuat KTP atau Kartu Keluarga (KK) di Kota Singkawang, kota terbesar nomor dua di Kalbar.

KK dimaksud bahkan cukup ditulis tangan oleh petugas kecamatan dan tak sampai satu hari kerja, sudah jadi. Kalau Kota Pontianak, sudah menggunakan komputerisasi sehingga sulit dipalsukan.

Tidak heran, kalau di Kota Singkawang yang juga melaksanakan Pemilu Walikota - Wakil Walikota Periode 2007-2012, terjadi kerancuan data pemilih.

Kerancuan data pemilih yang ditemukan, misalnya warga yang sudah meninggal tetap mendapat kartu pemilih, kartu pemilih ganda, bayi mendapat kartu pemilih, alamat warga setempat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda.

TPS 051 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, misalnya, terpaksa harus mengulangi pemungutan suara karena Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempersilahkan warga yang tidak termasuk dalam DPT untuk mencoblos.

Secara logika, Ketua KPPS yang juga Ketua RT setempat, ingin mengakomodir warganya yang tidak termasuk di DPT, namun secara aturan hukum tidak dibenarkan.

Di TPS 019 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, ada seorang wanita yang termasuk warga "lama" dan pernah mencoblos pada Pemilu legislatif dan presiden tahun 2004, ternyata namanya tidak terdaftar. Untung wanita tersebut tidak terlalu "ngotot" dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

DPT merupakan akhir dari program pendataan yang dilakukan pemerintah. Sebagai koordinator, tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar harus bertanggung jawab. Namun, Pemprov Kalimantan Barat enggan disalahkan sepenuhnya seputar masih banyaknya kekacauan dalam pendataan pemilih.

"Pendataan pemilih dilakukan bersama antara pemerintah dan KPUD Kalbar sebagai pelaksana. Pemerintah juga luas artiannya, termasuk kabupaten/kota," kata Usman Ja'far, yang ironisnya diusung Koalisi Harmoni itu.

Ia mengatakan, sesuai mekanisme yang berlaku, ada tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap nama-nama yang termasuk dalam daftar pemilih sementara.

Menurut dia, meski warga tidak memiliki kartu pemilih, namun ada kebijakan dari KPUD bahwa yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan identitas diri.

"Yang penting namanya tercantum di daftar pemilih tetap," kata Usman Ja'far.

Ia juga menilai, beragam kekurangan dalam proses pendataan pemilih seolah-olah telah menjadi kebiasaan pada saat menjelang pemungutan suara.

Sementara KPUD sejak awal telah menekankan pentingnya masyarakat atau publik untuk berpartisipasi aktif terutama selama masa validasi data dan pengumuman DPT. Ini menjadikan KPUD sulit untuk terseret secara hukum seandainya banyak warga yang tidak terdaftar di DPT.


Pembuktian Terbalik?
Untuk mengusut 'sengkarutnya' data kependudukan dan kaitannya dengan jumlah pemilih, mungkin salah satunya dengan pembuktian terbalik. Yakni, data di DPT diverifikasi ulang dan disesuaikan dengan surat suara yang digunakan dan hasilnya.

Memang, hal ini membutuhkan waktu yang lama dan investigasi secara mendalam. Tetapi bagi Koalisi Harmoni, tidak menutup kemungkinan hal itu ditempuh demi memenuhi unsur kejujuran. "Kalau perlu, kotak suara dibuka kembali dan diusut ulang untuk memastikan ada kecurangan atau tidak," kata Luthfie.

Menurut versi Koalisi Harmoni, ada sejumlah daerah yang diduga telah melakukan kecurangan di antaranya Kabupaten Landak, Bengkayang, Melawi dan Sintang.

Di Kabupaten Landak, tingkat partisipasi penduduk untuk memilih mencapai 93,39 persen, Kabupaten Sintang 80,71 persen, Kabupaten Melawi 86,4 persen, dan Kabupaten Bengkayang 77,21 persen. Sementara Kota Pontianak hanya 67,10 persen.

Daerah pesisir lain, Kabupaten Pontianak, sebagai daerah dengan pemilih terbanyak, tingkat partisipasinya 65,14 persen, Kabupaten Sambas 61,84 persen, Kabupaten Ketapang 71,42 persen, dan Kota Singkawang 68,39 persen.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kalbar mengakui rendahnya tingkat partisipasi penduduk di kawasan pesisir dibanding pedalaman dan pehuluan dalam Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar. "Ini perlu kajian lebih lanjut," kata Ketua KIPP Kalbar, Jhony Rudwin.

Terlepas dari segala kemungkinan itu, Ketua KPUD Kalbar menilai pelaksanaan Pemilu berlangsung cukup lancar meski ia mengharapkan tingkat partisipasi penduduk yang tinggi.

Terhadap banyaknya jumlah penduduk yang tidak pemilih, ia menyatakan, hal itu termasuk dalam pilihan sadar atau ada faktor lain sehingga mereka tidak menggunakan haknya.

"Dari maraknya keluhan mengenai data penduduk, ini harus menjadi catatan penting untuk pihak terkait supaya memperbaiki keakurasiannya. Agar data tidak menjadi pemicu polemik seputar pemilu," kata Aida Mochtar.

Dan setiap pihak tentunya harus siap menerima konsekuensi sebuah pertarungan, yakni menang atau kalah. Namun tentunya semua pihak harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta mengedepankan kejujuran, keadilan dan keterbukaan.

Semua pihak tentu sepakat, bahwa memulai sesuatu dengan cara yang tidak baik, akan membuahkan hasil yang tidak baik pula.

KOALISI HARMONI TOLAK HASIL REKAPITULASI SUARA DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Koalisi Harmoni, pengusung incumbent (pejabat yang sedang berkuasa) Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013, menolak rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar dalam rapat terbuka di Pontianak, Senin.

"Sebelum tenggat waktu tiga hari untuk pengajuan gugatan seputar hasil pemilu berakhir, Koalisi Harmoni akan melaporkan akumulasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilu Kalbar ke MA (Mahkamah Agung) atau KPU Pusat," kata Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Luthfie Abdul Hadi di Pontianak, Senin.

Luthfie didampingi Syarif Abdullah yang juga Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Ketua Bidang Advokasi Koalisi Harmoni Ali Said dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahmi, salah satu partai di Koalisi Harmoni.

Koalisi Harmoni merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Namun, dalam rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kalbar, Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir hanya meraih 659.279 suara. Angka tersebut dibawah pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan dengan raihan 930.679 suara.

Menurut Luthfie, permasalahan selama tahapan Pemilu tersebut diantaranya data pemilih yang tidak akurat dan intimidasi terhadap masyarakat serta saksi dari Koalisi Harmoni di daerah tertentu sehingga mereka tidak dapat mengawasi proses pemungutan suara.

"Tingkat partisipasi pemilih di daerah pedalaman atau pehuluan yang tinggi yang lebih tinggi dibanding daerah pesisir menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres terutama dalam pelaksanaan pemilihan," kata Luthfie.

Bahkan, lanjutnya, ia mendapat laporan adanya kartu pemilih yang dimanfaatkan untuk memilih salah satu pasangan.

Syarif Abdullah menambahkan, Kota Pontianak merupakan acuan pelaksanaan pemungutan suara. Dengan kelengkapan sarana dan kemudahan transportasi maupun layanan umum, tingkat partisipasi pemilih di Kota Pontianak hanya 67,10 persen atau 248.320 orang dari total 370.000 warga yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Namun, di daerah pedalaman maupun pehuluan yang kondisinya jauh lebih sulit dibanding Kota Pontianak atau kota pesisir di Kalbar, tingkat partisipasinya amat tinggi," kata Syarif Abdullah.

Ia mencontohkan Kabupaten Landak dimana dari 228.030 warga yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 212.957 warganya memberikan hak pilih atau 93,39 persen. Di kabupaten tersebut, Cornelis - Christiandy meraih 180.601 suara atau 73,74 persen.

Luthfie mengatakan, terhadap berbagai temuan dan indikasi pelanggaran selama Pemilu Kalbar, Koalisi Harmoni telah menyampaikannya ke Panitia Pengawas (Panwas) namun tidak ada penanganan lebih lanjut.

Lutfhie sendiri mengaku telah menyiapkan saksi-saksi yang mendukung temuannya itu serta sebagai dasar untuk melapor ke KPU Pusat atau MA.

Sementara Abdurrahmi mengeluhkan kinerja Panwas terutama di tingkat kabupaten/kota. Menurut dia, cukup banyak laporan seputar pelanggaran dalam Pemilu ke Panwas kabupaten/kota. "Tetapi anehnya, laporan-laporan tersebut tidak sampai ke Panwas provinsi," katanya.

Pihaknya juga menduga adanya kenaikan jumlah pemilih secara tidak rasional di beberapa kabupaten di Kalbar menjelang pemungutan suara.

Ali Said menambahkan, temuan lain dari Koalisi Harmoni, adanya sejumlah warga mengaku telah memilih saat Pemilu Presiden dan Legislatif 2004 tetapi tidak terdaftar pada Pemilu Kalbar. "Padahal, data untuk Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur yang digunakan merupakan pemutakhiran DP4 (Data Penduduk dan Potensi Pemilih)," kata Ali Said.

Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, meski rekapitulasi suara telah dilakukan, tetap tersedia "ruang" terhadap pihak yang tidak menerima hasil tersebut untuk menyampaikan gugatan ke MA melalui Pengadilan Tinggi (PT) setempat.

Sebelumnya, dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat tentang perolehan suara sah di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, empat saksi dari empat pasangan calon menyatakan menerima hasil tersebut. Keempat saksi tersebut yakni M Ali M Nur untuk Usman Ja'far-LH Kadir, Mayjend (Purn) Yahya Sacawiria untuk Oesman Sapta-Ignatius Lyong, Silvanus Sungkalang untuk pasangan Akil Mochtar - AR Mecer, dan Agustinus untuk Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Menanggapi hal itu, Luthfie menegaskan bahwa pernyataan M Ali M Nur menerima hasil rekapitulasi adalah untuk suara yang tertera sesuai versi KPUD Kalbar. "Tetapi karena di dalam proses Pemilu Kalbar sendiri banyak kecurangan dan pelanggaran, Koalisi Harmoni memutuskan belum menerima. Ada langkah-langkah hukum yang akan ditempuh," kata Luthfie.

Saksi dari pihak Usman Ja'far-LH Kadir juga tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi suara tersebut sebagai bentuk penolakan.

KEMENANGAN DI DELAPAN KABUPATEN/KOTA DONGKRAK SUARA CORNELIS-CHRISTIANDY

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kemenangan di delapan kabupaten/kota menjadi kunci bagi pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya meraih 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

Dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat tentang perolehan suara sah di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu unggul di Kabupaten Landak, Bengkayang, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau dan Kota Singkawang.

Sedangkan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, unggul di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Pasangan lain, Oesman Sapta - Ignatius Lyong, unggul di Kabupaten Ketapang (termasuk Kayong Utara).

Kemenangan telak Cornelis-Christiandy Sanjaya terutama di Kabupaten Landak. Di kabupaten tempat Cornelis masih menjabat sebagai bupati itu, pasangan tersebut meraih 180.601 suara atau 73,74 persen dari 211.384 suara sah, terpaut hampir 170 ribu suara dari Usman Ja'far- LH Kadir yang berada di peringkat kedua dengan 12.113 suara.

Kemudian di Kabupaten Sanggau, Cornelis - Christiandy meraih 151.177 suara, urutan kedua Usman Ja'far-LH Kadir 43.748 suara.

Usman Ja'far - LH Kadir menang cukup telak di Kabupaten Pontianak yakni 153.481 suara, diikuti Cornelis-Christiandy 75.33 suara.

Secara keseluruhan, Cornelis-Sanjaya unggul atas Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara atau 30,94 persen. Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

CORNELIS-CHRISTIANDY RAIH SUARA TERBANYAK DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Hal itu berdasarkan rekapitulasi jumlah suara dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, yang berlangsung dengan kawalan ketat aparat keamanan.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

POLDA KERAHKAN 2.300 PERSONEL AMANKAN RAPAT PLENO KPUD KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengerahkan 2.300 personel untuk pengamanan rapat pleno pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, periode 2008-2013, di gedung DPRD Kalimantan Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar, Senin.

"Kita sudah menempatkan sejumlah personel di sejumlah pintu-pintu masuk menuju Kota Pontianak sejak, Sabtu (24/11) lalu, di antaranya melalui pintu masuk Terminal Batu Layang, melalui Jalan Sungai Ambawang, pelabuhan dan lain-lain," kata Direktur Samapta Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi, M Agus Sunaryo, di Pontianak.

Sunaryo menambahkan, pengamanan semakin diperketat bagi masyarakat yang ingin mendengar hasil rekapitulasi rapat pleno pengumuman calon Pilgub Kalbar di Gedung DPRD Kalbar.

"Barang siapa yang ketahuan membawa senjata tajam dan senjata api rakitan, kepolisian tidak segan-segan untuk menindak pelaku tersebut," katanya.

Ia berharap, masyarakat tidak membawa senjata tajam ataupun senjata api sewaktu akan mendengar hasil rapat pleno tersebut. "Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyaman untuk kemajuan pembangunan Kalbar di masa mendatang," katanya.

Hingga saat ini situasi keamanan Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya relatif kondusif.

"Kita berharap, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang isinya mengarah kepada upaya mengadu domba suku, agama, ras, dan antargolongan," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar Brigjen Polisi Zainal Abidin Ishak juga telah memerintahkan aparatnya untuk tidak segan-segan menembak di tempat bagi pelaku anarkis dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur.

"Asal sesuai prosedur, tidak ada masalah seorang anggota polisi menembak (melumpuhkan bukan menembak mati) seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," katanya.

Karena dalam melumpuhkan pelaku anarkis, kepolisian mempunyai prosedur tetap (Protap) yaitu boleh melumpuhkan asal menembak dengan peluru karet atau peluru tajam dari bagian paha hingga kaki pelaku.

Polda Kalbar, saat ini sudah berstatus status Siaga I, sejak menjelang Pilgub hingga penetapan tersebut dicabut.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut 1, Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), 2 Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), 3 Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), 4 Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

CORNELIS-CHRISTIANDY RAIH SUARA TERBANYAK DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Hal itu berdasarkan rekapitulasi jumlah suara dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, yang berlangsung dengan kawalan ketat aparat keamanan.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

DPRD KALBAR DIJAGA KETAT APARAT POLISI

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Senin pagi, dijaga ketat aparat kepolisian sehubungan akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur Kalbar 2008-2013.

Polisi juga memeriksa setiap tamu dan kendaraan yang memasuki halaman parkir gedung DPRD tanpa kecuali, termasuk para anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar.

Pada Senin (26/11), KPU Kalbar disaksikan tim sukses para pasangan calon gubernur - wakil gubernur, anggota musyawarah pimpinan daerah provinsi, anggota DPRD, dan wartawan, akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubernur Kalbar.

Pemungutan suara langsung pada 15 November diikuti sekitar 2,9 juta masyarakat Kalbar pemilik kartu suara dan undangan mengikuti pemilihan umum.

Sebanyak 12 KPU kabupaten/kota sudah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan.

Untuk menghasilkan keputusan final, KPU provinsi perlu mencocokkan hasil penghitungan di tingkat kabupaten/kota dengan hasil hitungan KPU provinsi.

Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menyatakan setelah rekapitulasi tersebut, pihaknya akan menetapkan pasangan calon gubernur Kalbar terpilih.

"Ini untuk mendapatkan hasil final untuk menetapkan pasangan calon gubernur terpilih," katanya.

Empat pasangan calon gubernur Kalbar, terdiri dari Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, M Akil Mochtar - AR Mecer, Cornelis - Christiandy Sanjaya.